Mustapha Adib Diminta Parlemen Bentuk Pemerintah Lebanon
Mustapha Adib mendapat dukungan mayoritas dari parlemen Lebanon.
REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Diplomat Lebanon Mustapha Adib mendapat dukungan mayoritas parlemen di Lebanon untuk membentuk pemerintahan. Adib mendapatkan 90 dari 120 suara di parlemen.
Ia mendapatkan dukungan dari Hizbullah, Pergerakan Pembebasan Patriotik, dan gerakan Amal serta partai yang didukung politikus Suni, Saad Hariri. "Sudah saatnya bekerja, dan bergandengan tangan untuk memperbaiki harapan warga Lebanon," ujarnya, Senin (31/8).
Sebelumnya, politikus Sunni terkemuka Lebanon, Saad Hariri, mencalonkan Duta Besar untuk Jerman, Mustapha Adib, untuk menjadi perdana menteri berikutnya, Senin (31/8). Dia pun mendorong pembentukan pemerintahan baru segera setelah ditinggal oleh Hassan Diab.
Berbicara seusai pertemuan dengan Presiden Lebanon, Michel Aoun, Hariri menyatakan, pemerintahan baru harus terdiri atas menteri-menteri spesialis. Tujuan pembentukan tersebut harus mencakup pembangunan kembali Beirut setelah ledakan pelabuhan pada 4 Agustus.
Tapi, disodorkannya nama Adib tidak mendapatkan sambutan hangat. Putra mantan perdana menteri Lebanon Rafik Hariri dan saudara Saad, Bahaa Hariri, mengatakan, bahwa Adib adalah proksi lain untuk sistem lama Lebanon.
"Mustapha Adib adalah proksi lain untuk sistem lama #Lebanon - tidak dapat diterima bagi panglima perang dan milisi untuk menjalankan negara kita. Kami membutuhkan perubahan total untuk membuat #NewLebanon," tulis Bahaa Hariri melalui akun Twitter.
Dikutip dari Al-Arabiya, jika Adib mendapatkan mandat, dia akan menjadi perdana menteri ketiga Lebanon sejak Oktober 2019. Dia mendapatkan dukungan dari kelompok politik utama serta Hizbullah. Hizbullah yang juga mendukung pemerintahan sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemerintahan di Lebanon.
Sebelum protes yang menggulingkan pemerintahan Diab, Lebanon menghadapi demonstrai sejak Oktober dan telah menyaksikan diakhirinya sistem pembagian kekuasaan sektarian negara itu.
Tapi, tuntutan itu ditanggapi Aoun dengan menyerukan proklamasi negara sekuler. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrallah, juga mengatakan terbuka untuk kontrak politik baru untuk Lebanon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika