Mustapha Adib Digadang Jadi Calon PM Baru Lebanon

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT - Politisi Lebanon bersaing untuk menyajikan kesamaan stabilitas menjelang kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Beirut pada Senin (31/8). Duta besar Lebanon untuk Jerman masuk daftar calon perdana menteri negara yang didera krisis tersebut. Nama Mustapha Adib muncul setelah mendapat dukungan dari politisi-politisi Sunni negara itu.

Media lokal melaporkan Macron akan menekan pemerintah Lebanon untuk merumuskan pakta politik baru yang diharapkan akan menguraikan krisis, menghentikan kebuntuan politik, korupsi turun-temurun, dan salah urus di negara itu.

Duta besar untuk Jerman, Mustapha Adib, digadang-gadang akan diangkat sebagai perdana menteri setelah dia dinominasikan oleh sejumlah partai besar di negara tersebut. Future Movement, sebuah blok utama Sunni yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Saad Hariri, akan mendukung Adib. Selain itu, dia didukung oleh blok Kristen terbesar yakni Free Patriotic Movement yang dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Geban Bassil.

Kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya, Amal Movement, juga diharapkan mendukung pencalonan Adib. Adib (48 tahun) akan menggantikan Hassan Diab yang mengundurkan diri bulan ini di tengah luapan kemarahan publik setelah ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut yang menewaskan hampir 190 orang. Lebanon juga bergulat dengan krisis keuangan yang telah menghancurkan ekonominya.

Adib memiliki gelar Ph.D. dalam ilmu politik dan telah menjadi duta besar Lebanon di Jerman sejak 2013. Dia dekat dengan mantan perdana menteri Najib Mikati.

Sebelumnya, Dr. Mustafa Alloush, seorang tokoh terkemuka di Future Movement mengatakan bahwa pihaknya akan mencalonkan seseorang yang tidak memiliki ambisi politik. "Pencalonan kami akan sesuai dengan kondisi Presiden Prancis Emmanuel Macron, yaitu karakter yang tidak boleh menjadi salah satu politisi yang berkuasa," ujarnya seperti dikutip laman Arab News, Senin (31/8).

Adib sudah menghadapi penentangan dari jajaran demonstran yang turun ke jalan sejak Oktober lalu sebagai protes di kelas politik Lebanon yang tidak kompeten dan korup. "Kami menolak hasil konsultasi parlemen, yang sudah diketahui sebelumnya dan akan, seperti biasa, mengarah pada apa yang disebut pemerintah persatuan nasional yang dibuat di luar negeri," kata Naji Abou Khalil, seorang anggota National Partai oposisi blok yang mendukung gerakan protes.

Dalam khotbah Minggu, Patriark Maronit Bechara Al-Rai mengatakan dirinya berharap untuk pemerintahan darurat kecil dengan kekuatan yang diperlukan bagi negara untuk bangkit dari dasar kesengsaraan ekonomi, keuangan, dan sosial serta mencapai reformasi yang diperlukan. Dia menyerukan negara baru dengan wajah pejabat baru yang ditandai dengan kemerdekaan, integritas, dan pengalaman politik, bukan diwarnai oleh wabah korupsi.

Macron akan tiba di Beirut pada Senin malam untuk mendesak reformasi dan rekonstruksi politik. Kunjungan keduanya sejak ledakan pelabuhan bertepatan dengan perayaan yang jatuh pada Selasa untuk menandai seratus tahun Lebanon.

Selain Prancis, Amerika Serikat (AS) juga mendesak perubahan di Lebanon. Asisten Menteri Luar Negeri AS David Schenker juga akan berkunjung pekan ini.

Dalam sistem sektarian Lebanon, jabatan perdana menteri harus dimiliki oleh seorang Muslim Sunni. Pencalonan Adib memenangkan dukungan politik penting dari mantan perdana menteri termasuk Saad Al-Hariri, yang memimpin partai Sunni terbesar yakni Future Movement.

Presiden Michel Aoun, seorang Kristen Maronit, akan bertemu dengan blok parlemen pada Senin dalam konsultasi resmi untuk menunjuk perdana menteri baru. Dia diharuskan mencalonkan kandidat dengan tingkat dukungan terbesar di antara anggota parlemen.

Sementara partai Syiah Lebanon yang dominan, Hizbullah, dan Amal Movement yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Nabih Berri, akan menunjuk Adib dalam konsultasi tersebut. Free Patriotic Movement, sekutu politik Hizbullah yang didirikan oleh Aoun dan hari ini dipimpin oleh menantunya Gebran Bassil, akan melakukan hal yang sama.

Setelah ditetapkan, proses pembentukan pemerintahan baru akan dilakukan. Hingga pemerintahan baru disepakati, pemerintahan Diab tetap dalam kapasitas sebagai pengurus.

Krisis keuangan Lebanon telah menenggelamkan mata uang sebanyak 80 persen sejak Oktober. Krisis juga mengunci simpanan mereka dalam sistem perbankan yang lumpuh dan memicu kemiskinan dan pengangguran.

Lebanon melancarkan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional pada Mei, setelah gagal bayar atas utangnya yang sangat besar. Itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan keuangan tetapi terhenti di tengah perpecahan di pihak Lebanon atas skala kerugian dalam sistem keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika