Pemerintah Ancam Tutup Pabrik Langgar Protokol Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir meminta peran aktif pemilik pabrik dalam pencegahan penyebaran virus covid-19. Hal ini tak lepas dari munculnya klaster Covid-19 di area pabrik.

Erick meminta protokol kesehatan dan prosedur normal baru benar-benar diterapkan masyarakat, termasuk pada lingkungan pabrik. "Bukan berarti kita melempar masalah, sama seperti yang disampaikan sejak awal oleh komite, yang terpenting itu bagaimana pola kehidupan masyarakat harus berubah," ujar Erick saat koordinasi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih dan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah di Jakarta, Kamis (3/9).

Erick menyebut adaptasi normal baru harus menjadi bagian dalam perubahan pola hidup masyarakat saat ini. Bahkan, kata Erick, protokol kesehatan juga harus terus dijalankan meski nanti telah dilakukan vaksinasi massal. Pasalnya, daya tahan vaksin hanya mampu bertahan selama enam bulan hingga dua tahun dan kemungkinan akan kembali dilakukan vaksinasi.

"Pemilik pabrik juga harus membantu pendisiplinan ini, tidak bisa semua tergantung ke pemerintah," ucap Erick.

Kata Menteri BUMN tersebut, pemerintah sudah memberi fasilitas yang luar biasa berupa bantuan subsidi gaji, peningkatan tes PCR, dan kampanye protokol kesehatan. Erick menilai upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan maksimal apabila tidak didukung masyarakat dan dunia usaha. Erick menyebut pemerintah juga mempertimbangkan memberi sanksi tegas kepada pabrik yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

"Kalau pemilik pabriknya tidak sayang dengan karyawannya, yang mestinya shiftnya bisa dibagi dua (shift) tetap jadi satu, hanya mengejar pendapatan, nah ini saya rasa konsekuensinya juga harus dipertimbangkan, bukan nggak mungkin pabriknya ditutup," ungkap Erick.

Erick menilai kemunculan klaster pabrik tidak lantas langsung menyalahkan pemimpin daerah di mana pabrik itu berada mengingat pemilik pabrik yang lebih tahu terkait aktivitas bisnis.

"Jadi ada skala, tidak bisa hanya dipersalahkan pemimpin daerahnya. Nah ini kesinambungan gas dan rem. Jadi penting sekali pimpinan perusahaan berdisiplin, karena itu kita bicara panjang dengan Kadin, supaya mereka jadi bagian dari tim di komite," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika