Riau Usul Percepatan Pembangunan 4 Pulau Terluar
Pulau terluar, yakni Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan Pulau Mandi.
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat upaya membangun infrastruktur pada daerah perbatasan dan pulau terluar, yakni Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan Pulau Mandi. Percepatan itu guna meningkatkan kualitas sumber daya dan perekonomian warga di daerah perbatasan itu.
"Infrastruktur yang bakal di bangun seperti jalan, jembatan, dermaga, saluran internet dan lainnya dengan demikian kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan pulau terluar itu bisa meningkat," kata Gubernur Riau Syamsuar, di Pekanbaru, Kamis (17/9).
Dia menyampaikan itu setelah mengikuti Webinar Nasional dalam rangka Pelaksanaan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan bersama Menteri Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Kominfo Johny G Plate di Gedung Daerah Balai Serindit, di Pekanbaru. Menurut Syamsuar, agar pembangunan infrastruktur tersebut bisa segera dibangun maka pihaknya sudah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan negara dan pulau terluar tersebut ke Pemerintah Pusat.
Dalam webinar yang diikuti para menteri RI bertema "Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju" juga diikuti secara virtual oleh 15 Gubernur daerah wilayah perbatasan negara serta bupati, wali kota daerah perbatasan negara. "Meskipun sudah banyak pembanguan infrastruktur yang dikerjakan, namun masih banyak juga yang belum mendapatkan pemerataan di daerah perbatasan lainnya termasuk Provinsi Riau," katanya.
Khusus di Riau, katanya salah satu kondisi Pulau terluar di Riau yakni Pulau Rupat, yang menjadi sebagai kawasan strategis dalam pariwisata nasional terkait perencanaan pembangunan pariwisata tersebut sudah terintegrasi dengan pembangunan pariwisata nasional, akan tetapi hingga kini belum ada dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu, katanya lagi, pihaknya berharap agar pemerintah pusat bisa membantu infrastruktur yang belum selesai saat ini di Provinsi Riau, termasuk usulan penting lainnya seperti pembangunan sentra perikanan.
"Keberadaan sentra perikanan, tersebut ke depan hasil perikanan Riau bisa dipantau langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Sebab, saat ini sektor perikanan di Riau juga banyak dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan dan pengusaha dari negara tetangga seperti Malaysia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika