REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perekonomian syariah di Arab Saudi akan mencapai sekitar 80 persen dari pinjaman seluruh sistem dalam 12-18 bulan ke depan. Informasi ini dilaporkan oleh Moody's, perusahaan yang memberikan jasa analisis keuangan dan analisis lembaga usaha maupun pemerintah.

Dilansir di Arab News, Rabu (30/9), angka tersebut mengalami peningkatan dengan 78 persen pinjaman Kerajaan Saudi pada 2019 dan 70 persen pada 2013.

Moody's mengantisipasi lebih banyak pergeseran keuangan yang sesuai dengan Syariah selama 12-18 bulan ke depan. Prediksi ini muncul karena semakin banyak perusahaan dan rumah tangga yang menggunakan produk Islami, bahkan ketika harga minyak rendah dan krisis Covid-19 menyebabkan tantangan ekonomi.

Arab Saudi memiliki total aset keuangan Islam sebesar 339 miliar US Dolar atau setara Rp 5.044 triliun pada Maret 2020. Saudi meninggalkan Malaysia di posisi kedua dengan 145 miliar US Dolar atau Rp 2,1 triliun.

"Serangkaian peraturan keuangan Islam yang komprehensif telah mendorong bank-bank Saudi menerbitkan sukuk, produk-produk Islami sekarang terdaftar di pasar utama, dan bisnis pembiayaan kembali hipotek Islam telah didirikan,” kata Wakil Senior Analis di Moody's, Ashraf Madani.

Industri ini selanjutnya akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan penerbitan sukuk pemerintah. Kondisi ini membuka potensi meningkatkan investasi asing yang didukung oleh aturan masuk yang lebih lunak dan pendalaman pasar modal.