MPR: Bansos Harus Tepat Sasaran ke Warga Terdampak Sosial
BPS diminta agar data penerima bansos diperbaiki dan bantuan bisa lebih merata
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kondisi pandemi telah memberikan dampak luas bagi masyarakat. Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan. Salah satunya melalui Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan pemerintah bagi masyarakat Indonesia di tengah pendemi. Berikut pandangan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (12/10).
A. Mengapresiasi Kemensos yang telah menyampaikan bantuan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dikarenakan tekanan ekonomi disebabkan kondisi menghadapi pandemi covid-19, baik yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun yang dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
B. Mendorong pemerintah, agar tetap menganggarkan bantuan sosial bagi masyarakat sampai kondisi Indonesia dapat mengatasi covid-19 dan mengatasi tekanan ekonomi, dengan program-program yang tepat sasaran.
C. Mendorong pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS) agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos), agar penerima bantuan sosial merata dan tepat sasaran serta bermanfaat membantu masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi.
Diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi mulai Senin (12/10) di Provinsi DKI Jakarta, langkah tersebut diambil karena telah terjadi perlambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan, respon Ketua MPR RI:
A. Mengimbau seluruh masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk mendukung dan menghormati kebijakan yang diambil oleh pemda DKI untuk melaksanakan PSBB transisi, pemerintah dan masyarakat untuk saling memahami agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19. Hal ini diperlukan agar kebijakan PSBB transisi dapat berjalan efektif.
B. Mendorong Pemprov DKI bersama Satgas Penanganan Covid tetap fokus terhadap pengendalian dan penanganan Covid-19, dengan menerapkan kebijakan PSBB transisi secara ketat seperti tetap membatasi aktivitas masyarakat hingga kasus Covid-19 benar-benar bisa dikendalikan.
C. Mendorong pemerintah terus melakukan contact tracing secara agresif yang dibarengi dengan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara masif, sehingga diharapkan akan semakin banyak kasus baru Covid-19 yang terdeteksi dan dapat segera tertangani dengan cepat.
D. Mendorong Pemprov DKI bersama aparat memperketat dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kembali PSBB transisi, guna mencegah terjadinya kepadatan atau kerumunan di area publik yang dapat menyebabkan lonjakan kasus baru Covid-19 terjadi kembali.
E. Mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam membantu pemerintah mengendalikan sekaligus menekan angka kasus Covid-19 di tanah air.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan fenomena La Nina yang dihadapi Indonesia saat ini berpotensi menimbulkan bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang dan longsor, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah bersama BNPB dan BPBD mengantisipasi potensi ancaman bencana ditengah pandemi, khususnya di daerah rawan bencana dengan menyiapkan tempat evakuasi sementara yang aman bagi masyarakat serta memasang rambu- rambu jalur evakuasi dan memastikan masyarakat setempat telah diberikan edukasi baik mengenai teknik pertolongan bencana maupun pentingnya menerapkan protokol kesehatan, sehingga tempat evakuasi yang disiapkan tidak menjadi kluster baru penularan Covid-19.
B. Mendorong pemerintah bersama BNPB dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan baik terkait kebencanaan di daerah rawan bencana, salah satunya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh warga setempat, sehingga informasi yang disampaikan justru tidak menakut-nakuti masyarakat.
C. Mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi dan mewaspadai serta melakukan kesiapsiagaan menghadapi terjadinya bencana, serta terus memantau informasi cuaca dari akun resmi BMKG.
Ikuti Whatsapp Channel Republika