,BPH MIgas Jadikan Sumsel Kota Berbasis Jaringan Gas,
Penggunaan Gas diharapkan tidak sebatas untuk keperluan industri dan rumah tangga
REPUBLIKA.CO.ID PALEMBANG--Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020 di Palembang, Sumatera Selatan, (16/10).
Kegiatan yang berlansung di Hotel Aryaduta Palembang ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI H. Alex Noerdin, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati, Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaff, Faizal AR M.Si Asisten I Kota Palembang, Bambang Utoro Seketaris BPH Migas, dan Doni Indrawan Region Manager Ciporate Sales II PT Pertamina (Persero) MOR II, Selain itu juga dihadiri para peserta undangan kurang lebih 200 peserta. Kegiatan ini tetap melakukan protokol kesehatan dengan mengukur suhu seluruh yang hadir dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan dan peserta yang tidak mengenakan masker tidak diperbolehkan masuk.
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat lebih tahu tugas dan fungsi BPH Migas sehigga pendistribusian BBM dan Gas Bumi akan menjadi tepat sasaran. M. Fanshurullah Asa atau yang sering di sapa Ifan menyampaikan apresiasi dan terimakasih Kepada Bapak H. Alex Noerdin sebagai Wakil Ketua komisi VII yang merupakan mitra strategis BPH Migas sekaligus sebagai mantan Gubernur Sumatera Selatan yang telah menorehkan banyak prestasi untuk Sumatera Selatan.
Menurutnya, H. Alex Noerdin sebagai Pimpinan Komisi VII DPRI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah mendukung BPH Migas mempunyai bagian anggaran sendiri agar lebih maksimal dalam mengeola anggaran untuk kepentingan sektor hilir Migas.
Lebih Lanjut Ifan menyampaikan bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel hingga kini telah tersambung jaringan gas di 7 Kabupaten/Kota sebanyak 75.674 SR (Sambungan Rumah) yang meliputi Kabupaten Pali, Musi Rawas, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Kota Palembang dan Prabumulih. Sementara untuk tahun 2020 ini rencanya akan dibangun 38.591 SR yang meliputi Kabupaten Ogan Ilir 4.046 SR, Kota Palembang 9.312 SR, Ogan Komering Ulu 5.000 SR, Muara Enim 8.044 SR, Musi Rawas 4.809 SR, dan Kabupaten Musi Banyuasin 7.380 SR.
“Kami (BPH Migas) berharap Sumsel sebagai percontohan Propinsi di Indonesia yang berbasis gas di seluruh Kabupaten/Kota, karena di Provinsi Sumsel ini adalah lumbung gas bumi dan Komitmen BPH Migas dalam menetapkan harga jual selalu dibawah harga pasar gas tabung (elpiji) 3 kg dan 12 Kg sebagaimana yang telah dilakukan di 52 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia” Tegas Ifan. Dirinya optimistis target ini akan terwujud mengingat skema pendanaan pembangunan jargas bisa dengan menggunakan pola investasi Badan Usaha dan juga bisa melalui APBN.
Penggunaan Gas juga diharapkan tidak sebatas untuk keperluan industri dan rumah tangga, Kereta Api yang ada di Sumsel juga bisa didorong memakai LNG. Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api telah digunakan dibeberapa negara seperti di USA, Kanada, Rusia, dan India. Menurutnya suplay LNG dapat dipasok dari Blok Migas yang ada di wilayah Sumatera Selatan yang terkenal dengan lumbung gas yang bahkan sampai diekspor ke Singapura dan juga dialirkan ke Pulau Jawa melalui Pipa Transmisi SSWJ. "LNG untuk kereta api diwilayah Sumsel, tinggal tapping dari Pipa Transmisi, lalu diregasifikasi masuk storage LNG di wilayah Kertapati dan sekitarnya kemudian disalurkan dalam ISO tank yg dipasang dibelakang lokomotif kereta api sebagai bahan bakar lokomotif penggerak dan kereta pembangkit untuk penerangan gerbong kereta api seperti yang telah digunakan USA, Kanada, Rusia, dan India."jelas Ifan. Penggunaan gas sebagai bahan bakar akan lebih bersih dan lebih murah harganya.
Untuk tahun 2020 kuota JBT (solar subsidi) Propinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebanyak 557.688 KL, naik 2.796 KL (0,5 persen) dari kuota tahun 2019 sebesar 554.892 KL. Sedangkan kuota JBKP tahun 2020 sama dengan kuota tahun 2019 sebesar 256.438 KL. Sedangkan realisasinya JBT sampai 30 September 2020 sebesar 365.448 KL (65,53 persen) dan untuk JBKP realisasinya sebesar 167.949 KL (65,49 persen).
Sebagai solusi untuk menjamin ketersedian BBM di wilayah Sumatera Selatan yang belum ada atau jauh dari penyalur (SPBU), saat ini sedang dikembangkan mini SPBU berbasis kecamatan berupa pertashop dan sub penyalur. Pertashop menjual BBM Non subsidi dengan harga jual sama dengan SPBU dan direncankan akan dibangun pertashop 400 lokasi di Sumsel. Saat ini di Sumsel sudah ada 4 Pertashop yaitu 1 di Kab. Muara Enim, 2 di Ogan Komering Ilir dan 1 di Ogan Komering. Sedangkan untuk Sub Penyalur diperuntukan untuk konsumen yang sudah terdaftar dan menjual BBM solar subsidi dan premium dengan harga jual di SPBU ditambah ongkos angkut yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Di Sumatera baru ada 2 lokasi yaitu di Kabupaten Ogan Ilir, Kec. Indralaya Selatan dan Payaraman. Menurut Ifan haI ini adalah kado prestasi yang dikawal oleh Pak Alex Noerdin untuk BPH Migas dan masyarakat Sumsel.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menyampaikan sosialisasi BPH Migas ini dilakukan Karena masih ada masyarakat yang belum tahu tugas dan fungsi BPH Migas. “BPH ini kewenangannya luar biasa mengatur dan mengawasi kegiatan hilir migas yang meliputi pengolahan, penyimpanan, distribusi dan niaga. Hari ini BPH Migas mengelar sosialisasi harus dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebauk-baiknya” Jelas Alex. Lebih lanjut Alex Noerdin berjanji akan melakukan pembahasan di komisi VII agar jaringan gas (Jargas) bisa masuk di 17 kabupaten dan kota di Sumsel dan mudah-mudahan itu bisa teralisasi. Karena gas di Sumsel banyak, bahkan diekspor ke Singapura dan pulau Jawa. Tantangan dari Kepala BPH Migas mudah-mudahan bisa terwujud.
“Sudah 15 tahun lebih gas kita menerangi Singapura, Jawa dan Provinsi lain. Jadi sekarang kita penuhi dulu kebutuhan di Sumsel. Untuk Sumsel kita prioritaskan dulu Jargas. Daerah lain jangalah protes karena Sumsel penghasil gas, jadi wajar kalau didahulukan,” ungkap Alex. Untuk mewujudkan itu semua perlu dilakukan kerjasama dengan semua pihak sehingga akan segera terwujud, karena gas bumi lebih murah daripada BBM.
Sementara itu, Doni Indrawan Region Manager Ciporate Sales II PT Pertamina (Persero) MOR II Pertamina menjelaskan bahwa PT. Pertamina menyalurkan BBM subsidi (solar) dan premium penugasan keseluruh Indonesia berdasarkan penugasan dan kuota dari BPH Migas.
Menurutnya Pertashop sebagai salah satu strategi pertamina untuk memperluas penyaluran distribusi BBM yg belum mempunyai penyalur. Pertamina juga berkontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). “Setiap liter BBM yg dibeli oleh konsumen kita setorkan PBBKB ke Pemprov. Untuk tahun 2019 menyumbang 800 miliar dan karena covid tahun 2020 menurun baru sekitar 600 miliar” Jelas Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika