Wapres: Program Bantuan UMKM Dilanjut Hingga 2021
Bantuan ini diharapkan jadi bagian dari upaya pengembangan kewirausahaan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memastikan program pemulihan UMKM dan dunia usaha akan tetap dianggarkan hingga 2021. Hal itu untuk mendorong pengembangan kewirausahaan meski di tengah pandemi Covid-19.
Ia berharap rapat koordinasi kepemudaan dapat membahas berbagai program Pemerintah dalam rangka menangani dampak pandemi, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM dan dunia usaha.
"Program-program untuk pemulihan UMKM dan dunia usaha akan tetap dianggarkan untuk tahun depan, sehingga dapat dijadikan bagian dari upaya pengembangan kewirausahaan pemuda," ujar Kiai Ma'ruf saat sambutan di Rapat Koordinasi “Optimalisasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional” secara daring, Selasa (20/10).
Ia mengatakan, pemerintah telah mengambil kebijakan pemihakan yang nyata bagi dunia usaha termasuk UMKM. Ia mengungkap, dari total alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp 695,2 triliun, sebanyak Rp 128 triliun dialokasikan untuk UMKM.
Sementara sebesar Rp 170 triliun lainnya disediakan untuk insentif bagi dunia usaha dan sektor korporasi termasuk BUMN. "Perlu kita pikirkan bersama bagaimana memanfaatkan anggaran tadi untuk sekaligus meningkatkan kapasitas kegiatan usaha mikro dan kecil," kata dia.
Hal ini, kata Kiai Ma'ruf, pemerintah nilai perlu mengingat sebagian besar pekerja sektor UMKM memiliki keterampilan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, menggunakan teknologi yang sederhana, terbatasnya akses terhadap bahan baku dan pemasaran, serta akses permodalan yang terbatas.
Ia juga menilai pendampingan usaha perlu dilakukan oleh pengusaha yang sudah lebih mapan karena dianggap lebih memahami proses berusaha.
Sementara di luar program PEN, kata Ma'ruf, pemerintah sendiri telah memiliki banyak program dan kegiatan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Tercatat paling tidak terdapat 13 K/L yang memiliki program pemberdayaan ekononomi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun.
Ia berharap kementerian dan lembaga melakukan telaah atas berbagai program tersebut. Serta melibatkan sektor usaha dan para pengusaha agar program untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha semakin efektif.
"Melalui pelatihan serta bimbingan khusus kepada usaha mikro dan kecil, termasuk koperasi, diharapkan dapat tumbuh wirausahawan-wirausahawan baru yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," kata Kiai Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika