IHRAM.CO.ID, JAKARTA- Israel tidak dapat menggunakan konsep Alkitab mengenai tanah yang dijanjikan atau orang terpilih’’ untuk membenarkan permukiman baru di Yerusalem atau membuat klaim teritorial.

Ini merupakan kesimpulan pertemuan para uskup dari kawasan Timur Tengah di Vatikan pada 2010 lalu. Mereka membahas masalah Israel-Palestina dilihat dari sisi Alkitab. 

Mereka berharap solusi dua negara bagi perdamaian Israel-Palestina dapat diwujudkan serta menyerukan upaya perdamaian untuk menghentikan eksodus pemeluk Kristen dari kawasan itu. 

“Kami telah merenungkan situasi kota suci Yerusalem. Kami cemas mengenai inisiatif sepihak yang mengancam perdamaian dan berisiko untuk mengubah keseimbangan demografis,” demikian pesan mereka.

Meski saat ini kondisi yang terjadi adalah Israel dan Palestina belum melanjutkan lagi pembicaraan damai. Penyebabnya, Israel menolak memperpanjang pembekuan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur yang habis 26 September 2010 lalu.

Sejak itu, Israel mengumumkan rencana membangun lagi 238 rumah di dua lingkungan Yerusalem Timur, yang menimbulkan kecaman Palestina dan para pemimpin dunia. Jalan lain untuk posisi teologis dan Alkitab  yang menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan ketidakadilan, tidak dapat diterima, demikian pernyataan Keuskupan

Banyak pemukim Yahudi dan kelompok sayap kanan di Israel mengklaim hak mereka terhadap Tepi Barat yang diduduki. Yahudi menyebut mereka Yudea dan Samaria serta menganggap sebagai bagian dari sejarah di mana wilayah itu diberikan kepada orang-orang Yahudi oleh tuhan.

Saat jumpa pers, Uskup Agung Yunani pada saat itu, Cyrille Salim Bustros, mengatakan, umat Kristen tidak dapat berbicara tentang tanah yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Tidak ada lagi orang yang dipilih. Semua pria dan wanita dari semua negara adalah umat pilihan, paparnya.

Konsep tanah yang dijanjikan tak dapat digunakan sebagai dasar pembenaran kembalinya orang Yahudi ke Israel dan mengusir Palestina, tambahnya. Pembenaran pendudukan Israel atas tanah Palestina, kata Bustros, tak bisa didasarkan pada kitab suci.

Menanggapi hasil musyawarah gereja ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Israel, Yigal Palmor, mengatakan, perselisihan teologis atas interpretasi kitab suci sudah tidak ada sejak Abad Pertengahan. Rasanya bukan tindakan bijaksana untuk menghidupkan kembali hal itu, kilahnya.

Hasil musyawarah dua pekan itu juga menekankan agar Vatikan mendesak Yerusalem memiliki status khusus yang menghargai karakter khusus agama monoteis besar yang ada: Islam, Kristen, dan Yudaisme. Mereka meyakini Yerusalem tetap menjadi isu utama perselisihan Israel-Palestina.

Israel telah menganeksasi wilayah itu dan menyatakan Yerusalem sebagai bagian tak terpisahkan negara mereka, tindakan yang tak pernah diakui dunia internasional. Para uskup juga mengakui penderitaan dan ketidakamanan yang dialami Israel meski kesimpulan mereka lebih banyak memaparkan situasi yang dialami Palestina.

Mereka menyadari Palestina menderita akibat pendudukan Israel, terbatasnya ruang mereka, dinding pemisah di mana-mana, pos pemeriksaan militer, para tahanan politik, penghancuran rumah, gangguan kehidupan sosial ekonomi, dan ribuan pengungsi.

Mereka juga mendesak orang Kristen di daerah itu untuk tak menjual rumah atau tanah mereka. Ini aspek penting kehidupan mereka yang tinggal di sana dan bagi mereka yang suatu hari akan kembali ke sana, tulis para uskup. Kami mengutuk terorisme dan juga anti-Semitisme, Islamofobia, dan diskriminasi terhadap umat Kristen.  

*Naskah ini diambil dari Harian Republika yang mengutip Reuters