Bawaslu Jatim Ajak Paslon Maksimalkan Kampanye Daring
Masih banyak pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Koordinator Divisi Pengawasan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) Aang Kunaifi mengingatkan semua pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada serentak 2020 untuk mengedepankan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan kampanye. Aang juga mengimbau pasangan calon, tim sukses, dan relawan lebih memanfaatkan metode kampanye secara daring.
“Kami selalu mendorong kepada masing-masing tim kampanye untuk memaksimalkan fungsi kampanye dengan media daring, untuk mencegah penularan Covid-19. Itu yang sering kita dorong dan sekarang ini mulai ada menggunakan kampanye daring,” kata Aang di Surabaya, Selasa (3/11).
Aang mengakui masih banyak menemui pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye. Terutama kegiatan kampanye dengan metode tatap muka. Meski tidak menyebutkan jumlah pastinya, Aang mengakui pelanggaran itu ditemukan di hampir seluruh kabupaten/ kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak.
Pelanggaran yang sering ditemukan seperti tidak disediakan sarana cuci tangan, lupa memakai masker, serta jumlahnya melebihi batas yang ditentukan, yakni 50 orang. Menurutnya, ini sangat berbahaya mengingat penyebaran Covid-19 belum sepenuhnya terkendali.
Sementara tim pasangan calon, lebih banyak memilih kampanye tatap muka, karena dirasa lebih efektif. “Kalau pelanggaran protokol kesehatan itu harus diakui bahwa metode kampanye yang paling sering digunakan atau dilakukan tim kampanye maupun pasangan calon adalah pertemuan tatap muka,” ujar Aang.
Aang mengaku, Bawaslu selalu hadir dalam setiap kegiatan kampanye, termasuk tatap muka, dalam upaya mengawasi penerapan protokol kesehatan tersebut. Aang menyatakan, pihaknya tak ragu menegur dan memberikan masukan, apabila kegiatan kampanye itu sedikit banyak mengabaikan protokol kesehatan.
“Pelanggaran protokol kesehatan itu sejatinya di lapangan banyak. Namun di lapangan saat itu juga jajaran kami baik tingkat desa, kelurahan, kecamatan, itu langsung memberikan arahan atau masukan koreksi kepada pihak pelaksana kampanye. Sehingga kami lebih memaksimalkan pencegahannya,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika