Mantan Menlu AS John Kerry Ditunjuk Jadi Utusan Khusus Iklim

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mantan menteri luar legeri Amerika Serikat (AS) John Kerry akan menjadi utusan khusus soal krisis iklim pada masa pemerintahan presiden terpilih Joe Biden. Kerry menjadi salah satu dari sejumlah sosok pejabat yang akan Biden umumkan sebagai bagian dari kabinetnya, yang direncanakan Selasa (24/11) waktu setempat.

Tim transisi Biden mengatakan bahwa Kerry akan melawan perubahan iklim secara penuh dalam peran tersebut, yang untuk pertama kalinya akan mencakup kursi di dewan keamanan nasional. "Pemilihan ini menunjukkan presiden terpilih melihat krisis iklim sebagai masalah keamanan nasional yang mendesak," kata tim transisi Biden seperti dilansir laman Guardian, Selasa (24/11).

Kerry sempat mencicitkan di Twitter bahwa Amerika akan segera memiliki pemerintahan yang memperlakukan krisis iklim sebagai ancaman keamanan nasional yang mendesak. Mantan senator Massachusetts, yang mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004 itu mengatakan, dia akan bekerja dengan Biden, sekutu AS, dan gerakan iklim untuk mengatasi "krisis" pemanasan global.

Saat menjadi menteri luar negeri, Kerry memainkan peran penting dalam upaya internasional untuk menyusun perjanjian iklim Paris. Perjajian itu berkomitmen pada negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menghindari bencana badai, gelombang panas, banjir, dan ancaman iklim yang membayangi lainnya.

Sejak meninggalkan pemerintahan pada 2017, Kerry sangat kritis terhadap pembongkaran kebijakan iklim Donald Trump serta keputusan untuk menghapus AS dari perjanjian Paris. Sementara, Biden telah berjanji untuk memasukkan AS kembali dalam kesepakatan Paris.

Selama musim panas, Kerry adalah bagian dari gugus tugas iklim yang digunakan kampanye Biden untuk mengembangkan kebijakan pemotongan karbonnya. Penunjukan tokoh politik kelas berat seperti itu ke posisi iklim yang baru diangkat disambut hangat oleh para pencinta lingkungan.

"Penunjukan John Kerry adalah sinyal yang menggembirakan bahwa AS akan menjadikan keadaan darurat iklim sebagai masalah keamanan nasional, tetapi itu hanya langkah dalam strategi baru yang berani," kata Brett Hartl, direktur urusan pemerintah di Center for Biological Perbedaan.

"Karena Trump menghabiskan empat tahun untuk meningkatkan bahan bakar fosil dan solusi pemblokiran, pemerintahan baru harus membuktikan komitmennya untuk menarik bahan bakar fosil dan menangani krisis ini dengan urgensi hidup dan mati yang layak diterimanya," ujarnya menambahkan.

Dilihat sebagai orang yang moderat di antara juru kampanye iklim, Kerry mungkin akan ditugaskan untuk mendapatkan dukungan di antara Partai Republik atas rencana Biden sebesar 2 triliun dolar AS. Dana itu untuk secara drastis mengurangi emisi dengan menghasilkan jutaan pekerjaan baru dalam energi terbarukan dan kegiatan ramah iklim lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika