Top 5 News: Benih Lobster Edhy Prabowo, Elektabilitas HRS

Munas ke-10 menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025.

RENO ESNIR/ANTARA
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Red: Karta Raharja Ucu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus yang menjerat mantan menteri KKP, Edhy Prabowo masih menyita perhatian pembaca. Kabar KPK siap memeriksa aliran dana dalam perkara suap tersebut, menempati urutan pertama dalam berita terpopuler di Republika pada Jumat (27/11).

Selain kabar Edhy Prabowo, pemilihan ketua umum MUI juga tak kalah menarik. Berita terpilihnya KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Prof KH Ma’ruf Amin, juga masuk dalam jajaran top 5 news.


1. KPK Siap Periksa Aliran Dana Edhy Prabowo

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan terus mempelajari keterlibatan pihak-pihak terkait perkara suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. KPK juga akan mempelajari kemungkinan aliran dana perkara suap tersebut ke pihak di luar atau partai mengingat posisi Edhy merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra. 

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, penelusuran aliran dana itu membutuhkan waktu untuk didalami. "Karena yang kita tampilkan malam ini baru satu kejadian pintu masuk itu," ujarnya. 

Menurutnya, beberapa perusahaan yang ada nanti akan di-list. Pasalnya, ada berapa perusahaan yang mendapatkan izin dari proses ini. "Alirannya sudah jelas, tinggal kami perdalam koordinasi dengan PPATK sampai mana alirannya. Kalau memang ada sampai kesitu tentu kita akan periksa juga," katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. KH Miftachul Akhyar Terpilih Sebagai Ketua Umum MUI   

JAKARTA— Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Prof KH Ma’ruf Amin. 

Di posisi Sekretaris Jenderal Munas menetapkan Dr Amirsyah Tambunan. Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan, Prof KH Ma’ruf Amin. Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan  Buya Basri Bermanda. Pemilihan tersebut melalui rapat tertutup 17 tim formatur dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjalani rapid test. 

“Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Kiai Ma’ruf yang didaulat sebagai ketua tim formatur, di arena Munas X MUI, Jakarta, Jumat (27/11). 

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kisah Mualaf: Aktivis Gereja yang Memilih Islam

MANILA -- Seorang pria asal Filipina, Vanni, memutuskan memeluk agama Islam pada 2008 saat ia berusia 29 tahun. Sebelumnya, dia merupakan pemuda aktivis gereja. 

Dilansir di Islam Web, Vanni lahir dan dibesarkan dalam keluarga Katolik. Sejak duduk di bangku SD, hampir seluruh waktunya ia habiskan di gereja. Dia memulainya sebagai pelayan altar.

Ia kemudian menjadi anggota band paduan suara di masa remaja hingga menjadi pelayan gereja sebagai Pelayanan Pemuda Paroki dan pemimpin band. Vanni bercerita, dirinya merupakan anggota tingkat 3 dari Knights of Columbus dan Cursillo untuk Kristen (pernah menjadi wakil rektor di kelas junior). 

Dia pun mempunyai dua teman yang merupakan pastor Katolik. Terkadang, kata dia, kompadre-nya yang bernama Rev. Fr. Benjie kerap berdialog dengannya tentang Islam. "Tentang bagaimana Islam menghormati Yesus (Nabi Isa) dan ibunya (Maryam)," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Elektabilitas Naik, HRS Disebut PA 212 "di Atas" Presiden

JAKARTA -- Center for Political Communication Studies (CPCS) mencatatkan Habib Rizieq Shihab (HRS) pada urutan keempat elektabilitas capres 2024 dalam survei terbaru. Kehadiran HRS dengan elektabilitas 7,1 persen memberi warna baru selain nama-nama yang sudah diunggulkan sebelumnya.

FILE - Dalam file foto 30 Oktober 2008 ini, Habib Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) - (AP/STR)
 
Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin merespon santai hasil survei CPCS. Menurutnya, posisi HRS sebenarnya lebih kuat dibanding Presiden seiring gelar "Imam Besar" yang diklaim melekat padanya.

"Posisi HRS di mata umat tidak bisa disamakan dalam capres karena posisi beliau saat ini adalah Imam Besar umat Islam Indonesia bahkan dunia," kata Novel pada Republika, Kamis (26/11).

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Mayjen Dudung Kutip Hadis Nabi Tentang Orang Penakut

JAKARTA -- Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta Mayjen Dudung Abdurachman menghadiri undangan acara ngopi bareng TNI-Polri dengan tema 'Negara Hadir, Negara tidak Boleh Kalah' bertempat di lapangan tembak Hoegeng Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (26/11).

Dalam sambutannya, Dudung menyampaikan pesan kepada seluruh komandan satuan (dansat), ciri pemimpin itu, hanya satu, yaitu berani mengambil keputusan. Kalau keputusan itu salah masih lebih bagus daripada tidak berani sama sekali.

“Kepada komandan satuan jangan pernah takut dengan risiko, karena apapun yang kita hadapi itu pasti sudah dalam pertimbangan yang sudah dalam analisis, karena hidup ini mengandung risiko, tetapi kalau hati nurani kita ini kuat apapun yang kita hadapi kita harus berani, termasuk menghadapi risiko itu sendiri," ucap Dudung dikutip laman resmi Kodam Jaya.

Baca berita selengkapnya di sini.

BONUS 6. Luhut: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Sejahterakan Nelayan

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa sebenarnya kebijakan ekspor bibit lobster merupakan kebijakan yang baik. Ia menilai, kebijakan ini banyak menyejahterakan nelayan.

Luhut menjelaskan dirinya sudah rapat dengan semua jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia mendapat penjelasan dari Sekjen KKP, Antam Novambar bahwa kebijakan ekspor bibit lobster sudah benar.

"Kalau ada aturan yang ada tidak ada yang salah. Saya sudah cek. Itu semua dinikmati rakyat semua program itu," ujar Luhut di Gedung KKP, Jumat (27/11).

Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan awak media di kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/11). - (Republika/Febryan. A)

Namun, memang Luhut mengakui ada mekanisme yang tidak benar dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia mengatakan dalam pekan ini KKP dan dirinya akan mengevaluasi tata laksana kebijakan tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler