WIKA Targetkan Kontrak Baru Luar Negeri Capai 5 Persen

WIKA mengakui pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan.

BUMN
Pembangunan PT Wika. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) optimistis dapat meraih kontrak baru luar negeri tahun ini sesuai target.
Rep: Retno Wulandhari Red: Fuji Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) optimistis dapat meraih kontrak baru luar negeri tahun ini sesuai target. Hingga akhir 2020, WIKA memproyeksikan omzet kontrak baru luar negeri sekitar 5 persen dari total target kontrak baru 2020. 

Baca Juga


Adapun total target kontrak baru WIKA tahun ini yakni sebesar Rp 21,3 triliun.

Saat ini, manajemen WIKA sedang melakukan pembahasan lebih lanjut terkait perencanaan kontrak baru di tahun depan. 

"Kami masih dalam tahap konsolidasi dalam lingkup internal manajemen untuk menyiapkan perencanaan untuk 2021," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada Republika, Senin (30/11).

WIKA saat ini tengah mengerjakan 13 proyek infrastruktur berupa jembatan, bangunan dan gedung, jalan kereta api, stasiun MRT, dan proyek lain di luar negeri. Sejumlah proyek tersebut berasal dari UAE, Aljazair, Taiwan, Timor Leste, Malaysia, Filipina, Republik Niger, dan Myanmar.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengakui pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan. Di sepanjang semester pertama 2020 khususnya di kuartal kedua, WIKA mengalami penurunan penjualan yang disebabkan oleh menurunnya omzet kontrak baru. 

Selama pandemi, banyak proyek yang tidak dirilis karena menghadapi krisis pandemi Covid-19. "Kontrak baru baik dari BUMN maupun swasta rata-rata mereka mengoreksi capex, proyek tidak dirilis pada kuartal kedua sehingga untuk pencapaian kontrak baru sangat sulit," tutur Agung pada Agustus lalu.

Di sisi lain, kontrak lama yang harusnya bisa diproduksi juga menghadapi kendala rantai pasok. Rantai pasok baik material maupun peralatan terganggu karena sejumlah daerah melakukan karantina wilayah.

Selain itu, WIKA juga terpaksa menghentikan beberapa proses produksi kontrak lama yang sudah berjalan selama pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dipersulit dengan minimnya jumlah tenaga kerja selama Maret hingga Mei.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler