Persetujuan Vaksin Pfizer di Inggris tak Berpengaruh di Asia

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Persetujuan cepat vaksin Covid-19dari perusahaan farmasi Pfizer Inc di Inggris tidak akan mempercepat ketersediaannya di Asia. Hal itu karena banyak negara bekerja menyelesaikan uji keamanan lokal dan menegosiasikan kesepakatan terlebih dahulu.

China dan Jepang dilaporkan di antara negara di Asia yang masih perlu menyelesaikan uji coba lokal untuk menunjukkan bahwa vaksin Pfizer aman. Bahkan, sebagian besar negara telah menetapkan pengiriman produk untuk 2021 mendatang.

Selain itu, beberapa negara berkembang di Asia dengan kasus Covid-19 terbesar dilaporkan belum memiliki kesepakatan dengan Pfizer. Termasuk tidak memiliki sarana untuk mendistribusikan dan menyimpan vaksin yang perlu disimpan dalam kondisi beku.

Persetujuan dari Inggris tidak secara otomatis membuat vaksin tersedia di tempat lain. Vaksin Pfizer harus bersaing dengan sejumlah peraturan dan pengiriman data di setiap negara.

Banyak dukungan yang bergantung pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika (FDA), yang memberikan vaksin ‘lampu hijau’ atau izin yang dilaporkan paling cepat pada 10 Desember mendatang. Meski setiap negara ingin mendapatkan vaksin untuk membendung penyebaran wabah, sebagian besar wilayah di Asia disebut berada dalam kondisi lebih baik dibanding negara-negara Barat.

Dilansir BNN Bloomberg, negara-negara Barat juga mengurangi urgensi untuk mempercepat kehadiran vaksin Covid-19. Seperti Australia yang mengatakan jadwal untuk suntikan Pfizer tetap tidak berubah. Keputusan persetujuan diharapkan pada Januari mendatang dan pengiriman vaksin pertama kemungkinan besar dilakukan pada Maret.

“Australia berada dalam posisi yang jauh lebih baik dalam hal jumlah kasus dan penularan komunitas daripada Inggris, di mana bisa menunggu persetujuan penuh untuk penggunaan vaksin,” ujar Adam Taylor, ahli virologi di Griffith University di Queensland.

Negara-negara yang dinilai memiliki jumlah kasus besar dan perlu penggunaan vaksin secara mendesak di Asia di antaranya adalah Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Namun, hanya Malaysia yang memiliki kesepakatan dengan Pfizer, sementara menunggu persetujuan dari FDA serta regulator lokal.

Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah mengatakan tidak ada niat untuk mempercepat vaksin sehubungan dengan keputusan Inggris. Filipina dan Indonesia bergantung pada vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi China, di mana saat ini uji coba masih dilakukan.

Undang-undang Jepang mengizinkan vaksin disetujui untuk penggunaan darurat jika negara lain dengan standar peraturan obat yang sama ketat telah menyetujuinya, termasuk Inggris. Juru bicara utama pemerintah Jepang mengatakan negara itu akan bekerja untuk memastikan kemanjuran dan keamanan vaksin Pfizer jika permohonan persetujuan telah diajukan.

Proses serupa akan dilakukan di China, di mana Shanghai Fosun Pharmaceutical Group memiliki lisensi lokal untuk mendistribusikan vaksin dari Pfizer. Di Hong Kong, pihak berwenang memiliki praktik pengobatan lampu hijau setelah disetujui oleh FDA dan ini kemungkinan berlaku untuk vaksin Pfizer.

Pfizer mengatakan pada Oktober pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan persetujuan vaksin dengan menggunakan data dari uji coba global dan data terpisah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika