Jokowi Dorong Pemda Terbitkan Surat Utang
Melalui obligasi masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan daerah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mulai menerbitkan obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan selain APBD. Menurut presiden, penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu bentuk perluasan infrastruktur akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Melalui obligasi, maka masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan.
"Pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan penerbitan obligasi daerah. Ini penting," ujar Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020, Kamis (10/12).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi. Namun sejumlah daerah disebut telah menyiapkan langkah penerbitan obligasi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Aceh. Bahkan Jawa Barat sudah membentuk Tim Percepatan Obligasi Daerah sejak 2019 lalu.
Selain mempercepat realisasi penerbitan obligasi daerah, Presiden Jokowi juga meminta TPAKD untuk lebih aktif mendorong pendirian kelompok usaha dan kelompok tani, terutama dalam bentuk koperasi.
"Sekaligus mendorong cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat. Pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus diintensifkan. Sekali lagi dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok sasaran," kata Jokowi.
Jokowi juga mewanti-wanti agar peningkatan inklusi keuangan lebih digencarkan di luar Jawa. Alasannya, menurut menurut data per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum masih terpusat di Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 juga baru sebesar 76 persen.
"Masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya," ujar Jokowi.
Merespons masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia dan belum meratanya akses keuangan antara Jawa dan luar Jawa, presiden pun meminta TPAKD di seluruh daerah untuk lebih menggencarkan program-program pembiayaan. Program pembiayaan yang dimaksud, antara lain kredit usara rakyat (KUR), kredit ultra mikro, bank wakaf mikro, dan program lain yang memberikan akses pembiayaan khususnya kepada masyarakat ekonomi lemah dan pelaku UMKM.