Uni Eropa akan Jatuhkan Sanksi Tambahan pada Turki

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mengumumkan pada Jumat pagi (12/11) bahwa mereka telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi tambahan pada individu dan perusahaan Turki sehubungan dengan aktivitas negara itu di Mediterania Timur.

Dalam KTT UE di Brussel, kepala negara anggota membagikan hal-hal yang relevan dari deklarasi akhir tentang Turki ketika mereka mencapai konsensus setelah negosiasi selama berjam-jam. Deklarasi tersebut mengklaim bahwa Turki terlibat dalam tindakan dan provokasi sepihak dan meningkatkan retorikanya terhadap UE.

“Dewan Eropa menegaskan kembali kepentingan strategis UE dalam pengembangan hubungan kooperatif dan saling menguntungkan dengan Turki. Tawaran agenda positif UE-Turki tetap di atas meja, asalkan Turki menunjukkan kesiapan untuk mempromosikan kemitraan sejati dengan organisasi dan negara anggotanya dan untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan sesuai dengan hukum internasional," ungkap blok Eropa itu.

Menyoroti pentingnya menjaga agar saluran komunikasi antara UE dan Turki tetap terbuka, UE akan terus memberikan bantuan keuangan kepada warga Suriah di Turki. Turki saat ini menampung 4 juta pengungsi Suriah, lebih banyak dari negara mana pun di dunia.

Uni Eropa mengundang dewan untuk mengadopsi daftar tambahan berdasarkan keputusannya pada 11 November 2019 mengenai langkah-langkah pembatasan mengingat kegiatan pengeboran tidak sah Turki di Mediterania Timur.

UE juga mengundang Perwakilan Tinggi UE Josep Borrell dan komisi untuk menyerahkan laporan tentang keadaan hubungan politik, ekonomi dan perdagangan UE-Turki serta tentang instrumen dan opsi soal bagaimana melanjutkannya.

Deklarasi tersebut mengutuk pembukaan sebagian Kota Maras, yang juga dikenal dalam bahasa Yunani sebagai Varosha, dan menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB harus dihormati. Deklarasi juga meminta Borrell untuk mengajukan proposal konferensi multilateral di Mediterania Timur.

"Uni Eropa akan berusaha untuk mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan Turki dan situasi di Mediterania Timur dengan Amerika Serikat," kata deklarasi itu.

Para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Brussel pada Kamis selama dua hari untuk berdiskusi tentang anggaran Uni Eropa dan Covid-19 serta hubungan transatlantik dengan Turki. Turki, yang memiliki garis pantai kontinental terpanjang di Mediterania Timur, telah menolak klaim batas maritim Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani, dan menekankan bahwa klaim yang berlebihan ini melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki.

Ankara telah mengirim sejumlah kapal bor dalam beberapa pekan terakhir untuk mengeksplorasi sumber daya energi di Mediterania Timur, menegaskan haknya sendiri di wilayah tersebut, serta hak milik Republik Turki Siprus Utara. Para pemimpin Turki telah berulang kali menekankan bahwa Ankara mendukung penyelesaian semua masalah yang luar biasa di kawasan itu melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dialog, dan negosiasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika