Parlemen Uni Eropa Desak Tindakan Pembatasan Terhadap Mesir
UE diminta tak memberikan penghargaan kepada pemimpin yang terlibat pelanggaran HAM
REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Parlemen Eropa pada Jumat (18/12) mengadopsi resolusi untuk melakukan langkah-langkah pembatasan terhadap Mesir karena pelanggaran berat hak asasi manusia.
Parlemen meminta perwakilan tinggi Uni Eropa dan negara-negara anggota untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia Mesir secara tegas serta mempertimbangkan langkah-langkah pembatasan terhadap pejabat tingkat tinggi Mesir.
"Situasi hak asasi manusia di Mesir terus memburuk karena pihak berwenang meningkatkan tindakan keras mereka terhadap masyarakat sipil, pembela hak asasi manusia, pekerja kesehatan, jurnalis, anggota oposisi, akademisi, dan pengacara," kata parlemen dalam dokumen tersebut.
Parlemen Eropa juga meminta negara-negara anggota UE untuk tidak memberikan penghargaan kepada As-Sisi yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kunjungan tiga hari ke Paris pekan lalu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, yang berkuasa melalui kudeta berdarah pada 2013, dianugerahi Legion of Honor oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Parlemen Eropa juga mendesak pihak berwenang Mesir untuk "bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas peradilan Italia". Parlemen Eropa menyampaikan dukungan politik dan kemanusiaannya yang kuat kepada keluarga peneliti Italia Giulio Regeni yang tewas.
Regeni, 28 tahun, adalah peneliti Italia dan mahasiswa doktoral di Mesir, yang hilang pada 25 Januari 2016. Sembilan hari kemudian, tubuh peneliti ditemukan di selokan di jalan raya di Kairo. Kantor kejaksaan Roma awal bulan ini meminta persidangan untuk mengadili empat perwira Mesir, termasuk seorang jenderal.
Parlemen Eropa juga menyerukan transparansi pada semua bentuk dukungan keuangan atau pelatihan oleh lembaga-lembaga UE, termasuk Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) dan Bank Investasi Eropa untuk Mesir (EIB). Parlemen Eropa mengulangi seruan sebelumnya untuk membebaskan tiga anggota staf senior Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi (EIPR) dan pembela hak asasi manusia Mesir yang dipenjara setelah bertemu dengan para diplomat.
Parlemen Eropa juga menyatakan "keprihatinan mendalam" terhadap para tahanan dan narapidana di "tempat penahanan penuh sesak dan kondisi yang sangat buruk", terutama selama pandemi virus Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika