Validitas Data Jadi Pintu Kerawanan Bantuan Sosial Tunai

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Idealisa Masyrafina, Rizky Suryarandika, Amri Amrullah, Antara

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh daerah. Salah satu bentuk bantuan sosial (bansos) adalah bantuan sosial tunai (BST).

Kementerian Sosial tahun ini menganggarkan bansos tunai sebesar Rp 12 triliun kepada 10 juta keluarga penerima. Bantuan disalurkan kepada keluarga penerima secara utuh tanpa potongan.

Dari segi pemulihan ekonomi, bantuan tunai memang dipandang lebih efektif. Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mengatakan efek ekonomi bantuan secara tunai lebih besar karena kebutuhan tiap penerima berbeda.

"Ada yang beli makanan, ada yang untuk bayar tagihan listrik dan keperluan lain. Harapannya langsung bisa dibelanjakan setelah bantuan diterima," ujar Bhima kepada Republika.co.id, Selasa (5/1).

Penyaluran tunai diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi, yang sebelumnya membayangi penyaluran bansos sembako. Hal ini karena seluruh transaksi tercatat di bank, dibandingkan dengan risiko suap dan penggelembungan dalam pengadaan sembako.

Kendati begitu, ia memperingatkan adanya risiko pungli oleh oknum di level daerah dalam penyaluran bantuan tunai. "Jadi pola bansos berubah, punglinya juga berubah dari hulu ke hilir. Aparat penegak hukum dan pengawas harus lebih sigap melihat celah ini," tutur Bhima.

Selain itu, perlu diingat bahwa literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah. Namun, penyaluran melalui PT Pos Indonesia dinilai tepat untuk menjangkau daerah miskin yang belum terjangkau bank.

Kerentanan BST juga disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritisi kebijakan pemerintah yang memilih penyaluran bantuan tunai. Menurut Agus, penggunaan BST rawan disalahgunakan oleh penerimanya.

Bansos dalam bentuk non-tunai yang selama ini disalurkan Kemensos bisa mengurangi penyalahgunaan oleh penerimanya. "Gampang disalahgunakan kalau tunai. Inilah yang pernah terjadi malah dipakai beli yang macam-macam seperti beli rokok. Terus tujuan bansos membantu masyarakat malah gagal," kata Agus.

Selain itu, Agus meminta Kemensos memperbaiki data penerima BST secara periodik. Untuk BST tahun ini, lanjut dia, perlu dirinci kategori mana yang memperolehnya.

"Mau diganti jadi tunai sama saja berdasarkan data. Mekanismenya apa? Pakai kartu PKH apa bagaimana," ujar Agus.

Agus menyarankan Kemensos lebih jeli dalam memilah para penerima BST agar tepat sasaran. Sebab nyaris semua orang terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

"Perlu ditekankan lagi untuk siapa? Apa untuk PKH atau seluruh warga Indonesia. Kalau dibilang terdampak semua orang terdampak tapi batasannya ini sampai mana. Datanya itu harus sahih dulu biar gampang," ucap Agus.

Pendataan yang lemah membuat penyaluran bantuan tunai berpeluang salah sasaran. "Urusan bansos sangat-sangat tergantung pada keabsahan data. Kadang belum lengkap, kadang belum benar dan belum pas kemungkinan korupsi akan muncul," kata Agus.

Agus meragukan Kemensos telah memiliki data yang valid soal para calon penerima BST. Agus yang pernah punya pengalaman betapa sulitnya mengurus data warga miskin di lingkungannya.

"Sudahkan data itu dibereskan? Belum. Pengalaman dua bulan bereskan data miskin di RW sendiri. Itu juga setelah hubungi Mensos, Gubernur, Wali Kota dan dinsos baru bisa sesuai. Itu baru di RW saya, RW lain bagaimana? Data yang dipakai yang 2015," ungkap Agus.

Agus meminta pemerintah terutama Kemensos menggunakan data yang valid dalam penyaluran BST. Hal ini guna mengindari kesalahan penyaluran.

"Datanya harus valid dulu. Data tahun berapa yang dipakai? Kalau data lama ya Wassalam. Ini sengaja oleh oknum tertentu untuk ambil duit," ujar Agus.

PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan kesiapannya melaksanakan penyaluran BST tahun ini sebesar Rp 12 triliun. "Amanah yang diterima dari Kemensos dalam penyaluran BST 2021 adalah sebesar Rp 12 triliun untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," kata Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan jumlah penyaluran BST 2021 itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya tidak menyalurkan BST, kali ini juga mendapatkan alokasi. Ia menyampaikan jumlah yang diterima per KPM sebesar Rp 300 ribu selama empat bulan, dari Januari sampai dengan April 2021.

"Kepercayaan ini tak terlepas dari keberhasilan kinerja salur BST 2020 nasional sebesar 97,14 persen. Sedangkan Bansos pemerintah provinsi dan kabupaten dengan kinerja salur 96 persen," katanya.

Pada tahun 2021, ia mengharapkan kinerja salur tercapai 100 persen. Ada sejumlah inovasi yang disiapkan pihaknya untuk meningkatkan proses penyaluran BST sehingga lebih transparan, cepat, akuntabel dan tepat sasaran seperti harapan Presiden dan Menteri Sosial.

Kemarin, penyaluran bantuan sosial diluncurkan serentak di Istana Negara. Mensos Risma mengungkapkan peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 kali ini meliputi tiga model bantuan. Pertama Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan BST.

"Komitmennya untuk masyarakat lapisan bawah dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid 19. Dan tentu ini hanya sebagian dari bantuan bantuan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional," kata Risma.

Mensos menjabarkan untuk target total bantuan tunai pada 2021 kali ini, meliputi PKH dengan target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp 28,7 triliun. Kemudian program Kartu Sembako target pertama 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp 45,12 triliun. Dan program BST dengan target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp 12 triliun mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sementara itu dalam peluncuran awal bantuan tunai ini, Risma menjelaskan, akan disalurkan ke PKH bagi 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Pada bulan Januari PKH yang akan disalurkan sebesar Rp 7,17 triliun. Program Kartu Sembako pada Januari akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga, dengan jumlah anggaran Rp 3,76 triliun. Dan program BST bagi 10 juta keluarga di bulan Januari akan disalurkan anggaran sebesar Rp 3 triliun.

"Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan Januari sebesar Rp 13,93 triliun," kata Mensos.

Sedangkan untuk program BST, penyerahan bantuannya akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia. Namun apabila ada penerima yang sakit dan lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, juga tidak perlu khawatir. "Petugas Pos akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarganya," ujar Risma.

Selain itu, pemerintah memberi penegasan pada bantuan tunai tahun ini. Penegasan tersebut ada pada kegunaan dan pemanfaatan bantuan tunai agar dibelanjakan secara bijak. "Kami memberi arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet sosialisasi maupun edukasi yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos, manfaat apa saja yang bisa digunakan agar bijak dan tepat," terang Mensos.

Dan untuk program BST yang diberikan ke keluarga di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, Risma mengatakan besarannya Rp 300.000 per bulan per keluarga. BST ini, kata Risma mengingatkan, dimanfaatkan untuk pembelian kebutuhan pokok, bahan makanan, seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.

"Kami sampaikan larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus mensosialisasikan di lapangan terutama keluarga penerima Bansos," tegas Risma mengingatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika