Data Pelacakan Covid-19 di Singapura Bisa Digunakan Polisi

REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Singapura telah mengakui data dari program pelacakan kontak Covid juga dapat diakses oleh polisi. Hal ini telah membantah perlindungan data privasi yang sebelumnya dijamin oleh pemerintah.

Para pejabat sebelumnya secara eksplisit mengesampingkan bahwa data tersebut akan digunakan untuk hal lain selain pelacakan virus. Tetapi parlemen diberitahu pada hari Senin (5/1) bahwa itu juga dapat digunakan untuk tujuan penyelidikan kriminal.

Hampir 80 persen penduduk mendaftar ke program TraceTogether, yang digunakan untuk check-in ke lokasi. Penggunaan sukarela meningkat setelah diumumkan bahwa akan segera dibutuhkan untuk mengakses apa pun dari supermarket hingga tempat kerja Anda.

Program TraceTogether, yang menggunakan aplikasi ponsel cerdas atau  bluetooth, juga memantau dengan siapa Anda berhubungan. Jika seseorang dites positif terkena virus, datanya memungkinkan pelacak dengan cepat menghubungi siapa pun yang mungkin telah terinfeksi.

Ini memicu kekhawatiran atas privasi, ketakutan yang telah menggema di seluruh dunia saat negara lain meluncurkan aplikasi pelacakan mereka sendiri.

Untuk mendorong orang untuk mendaftar, pihak berwenang Singapura berjanji bahwa data tidak akan pernah digunakan untuk tujuan lain. Pemerintah mengatakan bahwa data tidak akan pernah diakses, kecuali pengguna dinyatakan positif Covid-19 dan dihubungi oleh tim pelacakan kontak.

Tetapi Menteri Dalam Negeri Singapura Desmond Tan mengatakan kepada parlemen pada hari Senin bahwa itu sebenarnya juga dapat digunakan untuk tujuan investigasi kriminal.

"Jika tidak, data TraceTogether hanya akan digunakan untuk pelacakan kontak dan untuk tujuan  melawan situasi Covid," ujar Desmond Tan dilansir di BBC, Selasa (5/1).

Pernyataan privasi di situs TraceTogether kemudian diperbarui pada hari yang sama untuk menyatakan bahwa KUHAP berlaku untuk semua data di bawah yurisdiksi Singapura.

Menurut pernyataan tersebut, data TraceTogether dapat digunakan dalam keadaan di mana keselamatan dan keamanan warga sedang atau telah terpengaruh.

"Kepolisian Singapura diberi wewenang di bawah KUHAP (CPC) untuk mendapatkan data apa pun, termasuk data TraceTogether, untuk penyelidikan kriminal," bunyi pernyataan tersebut.

Pada hari Selasa (5/1), Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengklarifikasi bahwa bukan hanya data TraceTogether yang digunakan dalam kasus investigasi kriminal yang serius.

Balakrishnan menambahkan bahwa sepengetahuannya, polisi sejauh ini hanya sekali mengakses data pelacakan kontak, dalam kasus investigasi pembunuhan.

"Setelah pandemi selesai dan tidak perlu lagi pelacakan kontak, kami dengan senang hati akan menghentikan program TraceTogether." tambahnya.

Pengumuman hari Senin itu memicu beberapa kontroversi di media sosial, dengan orang-orang mendesak penjelasan pemerintah. Beberapa pengguna juga memposting bahwa mereka sekarang telah menghapus aplikasi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika