AS akan Hentikan Impor Kapas dan Tomat dari Xinjiang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/1) mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari wilayah Uighur di China. Hal ini bertujuan menekan Partai Komunis atas kampanyenya melawan etnis minoritas.

Para pejabat mengatakan, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan akan menggunakan kewenangannya untuk memblokir produk yang diduga diproduksi dengan kerja paksa. Tujuannya mencegah masuknya kapas, tomat, dan produk terkait dari wilayah Xinjiang di barat laut China.

Xinjiang merupakan pemasok kapas global utama. Maka pesanan tersebut dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional. 

Pemerintahan Trump telah memblokir impor dari masing-masing perusahaan terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut. Kemudian AS telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis dengan peran penting dalam kampanye itu.

Perintah tersebut akan memberikan tekanan ekonomi tidak hanya pada China. Hanya saja pengecer global utama yang tanpa disadari atau sebaliknya mengimpor berbagai barang yang diproduksi oleh orang-orang dalam kondisi mirip dengan perbudakan zaman modern.

"Setiap merek pakaian global yang belum keluar dari Xinjiang atau berencana keluar sangat cepat. Ia sedang menghadapi bencana hukum dan reputasi," kata Direktur Eksekutif dari Worker Rights Consortium Scott Nova dilansir AP News, Kamis (14/1).

Worker Rights Consortium merupakan sebuah organisasi pemantau hak-hak buruh. "Hari-hari ketika merek pakaian besar mana pun bisa mendapatkan keuntungan dengan aman dari kapas Xinjiang sudah berakhir,"jelas Nova.

Konsorsium memperkirakan larangan AS mempengaruhi sekitar 20 persen dari pasokan kapas global. Beberapa di sektor swasta telah membantah tatanan di seluruh wilayah, mengatakan hal itu dapat menghukum produsen yang sah dan karena sulit memastikan bahan mentah tercemar tidak memasuki rantai pasokan. 

Hal ini terutama berlaku bagi kapas Cina yang digunakan membuat pakaian ekspor di negara lain seperti Bangladesh dan Vietnam. Asisten Komisaris Eksekutif di Kantor Perdagangan Pabean dan Perlindungan Perbatasan Brenda Smith mengatakan, AS mengimpor barang kapas senilai sekitar 9 miliar dolar AS dari China secara keseluruhan tahun lalu, itu belum termasuk produk dari negara ketiga.

Ia menambahkan, hanya sekitar 10 juta dolar AS produk tomat yang masuk ke AS dari China tahun lalu. Pada November, AS memblokir barang-barang dari sebuah perusahaan yang mengendalikan sekitar sepertiga produksi kapas di wilayah Uighur dan sekitar 6 persen dari semua kapas secara global. 

Di bawah pesanan itu, kata Smith, CBP telah menghentikan 43 pengiriman memasuki AS. Totalnya senilai lebih dari 2 juta dolar AS secara keseluruhan.

"Tujuan utamanya yakni agar China meninggalkan praktik mengerikan ini," kata Pejabat wakil sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Ken Cuccinelli. China telah memenjarakan lebih dari 1 juta orang, termasuk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya, di jaringan kamp konsentrasi yang luas. 

Orang-orang menjadi sasaran penyiksaan, sterilisasi dan indoktrinasi politik selain kerja paksa sebagai bagian dari kampanye asimilasi di wilayah yang penduduknya secara etnis dan budaya berbeda dari mayoritas Cina Han. Kerja paksa Uighur dikaitkan dengan pelaporan dari The Associated Press ke berbagai produk yang diimpor ke AS, termasuk pakaiandan barang elektronik seperti kamera dan monitor komputer. 

Pejabat komisaris CBP Smith dan Mark Morgan memuji media dan organisasi nonpemerintah. Hal itu dengan memberikan informasi yang menghasilkan upaya memblokir impor.

China membantah tuduhan pelanggaran hak asasi dan kerja paksa. Mereka mengatakan hal itu hanya bertujuan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan membasmi radikalisme. Ia juga menolak kritik atas apa yang dianggap sebagai urusan internalnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian, ditanya tentang masalah ini pada konferensi pers Rabu, mengatakan orang-orang di Xinjiang secara sukarela menandatangani kontrak dan dibayar. “Apa yang disebut kerja paksa hanyalah kebohongan yang dibuat oleh institusi dan individu tertentu di negara-negara Barat,” katanya.

Tindakan AS yaitu upaya terbaru, dan paling luas, tujuannya menekan China agar mengakhiri kampanye. Kanada dan pemerintah Inggris baru-baru ini mengatakan, mereka juga akan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan barang-barang yang tercemar oleh kerja paksa memasuki negara mereka.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan di masa lalu menargetkan seluruh lini produk dan wilayah dengan larangan impor. Termasuk mengeluarkan pesanan terhadap kapas dari Turkmenistan pada 2018 dan emas dari tambang artisanal di Republik Demokratik Kongo timur pada 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika