PUPR Usulkan Pagu SBSN Ditetapkan Setiap Program

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan beberapa rekomendasi dalam pemberian pagu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara untuk selanjutnya. Salah satunya mengenai penetapan pagu SBSN.

"Agar di masa mendatang bisa lebih baik, kalau bisa pagu SBSN ditetapkan per program bukan per kegiatan dengan jangka waktu tertentu," kata Basuki dalam webinar Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN, Rabu (20/1).

Basuki menjelaskan, saat ini pagu SBSN ditetapkan masih di level kegiatan. Dia menilai, jika pagu SBSN ditetapkan dengan konsep tersebut maka fleksibilitasnya cukup rendah.

Selain itu, Basuki juga mengusulkan alokasi SBSN dapat digunakan kembali untuk kegiatan yang lain dalam rangka pencapaian sasaran major project. "Jadi kalau ada sisa lelang bisa dipakai dilakukan di tempat lain," tutur Basuki.

Dia menambahkan, pembiayaan SBSN di Kementerian PUPR digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.

Kementerian PUPR sangat terbantu dengan adanya skema pembiayaan infrastruktur menggunakan SBSN, karena pengawasannya juga oleh Kemenkeu. "Kami di Kementerian PUPR memonitor betul mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya,” jelas Basuki.

Dia menilai, keunggulan SBSN sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia.  

“Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor,” tutur Basuki.  

Sebelumnya, Basuki mengatakan, alokasi pembiayaan SBSN pada 2021 untuk infrastruktur di Kementerian PUPR mencapai Rp 14,76 triliun dari total anggaran sebesar Rp 149,81 triliun. Basuki memastikan Kementerian PUPR akan memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Basuki memastikan, dana SBSN pada 2021 ini akan digunakan Kementerian PUPR pada 60 proyek infrastruktur di Direktorat Jenderal Bina Marga berupa pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu juga preservasi rehabilitasi jalan senilai Rp 10,53 triliun dan 37 proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berupa pembangunan pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan sebesar Rp 4,23 triliun.

Pada 2021, beberapa infrastruktur yang dibangun dengan dana SBSN dibidang jalan dan jembatan diantaranya penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk - Temajok, penyelesaian Jalan Perbatasan Kalimantan Timur, pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan Jawa Barat, Jalan Perbatasan Kalimantan Utara, pembangunan Jalan Layang Akses Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, pembangunan Fly Over Kopo Jawa Barat, pembangunan Jembatan Nilo Riau, dan Jembatan Pulau Balang Balikpapan.

Untuk bidang Sumber Daya Air, infrastruktur yang dibiayai SBSN pada 2021 diantaranya yakni pembangunan Spillway Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, penyelesaian pembangunan Embung Universitas Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir, Pengaman Pantai Weda Maluku Utara, Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Jrue Aceh, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciujung Jawa Barat, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Gadis dan DI Batang Ilung Sumatera Utara, dan Pembangunan D.I Slinga Kiri Kabupaten Purbalingga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika