Bangladesh Pindahkan Pengungsi Rohingya ke Pulau Terpencil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bangladesh akan memindahkan lebih dari 3 ribu pengungsi Muslim Rohingya ke sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala pada pekan ini. Meski begitu, kelompok hak asasi manusia (HAM) khawatir tentang kerentanan pulau terhadap badai dan banjir.

Bangladesh telah merelokasi sekitar 3.500 pengungsi Rohingya dari negara tetangga Myanmar ke pulau Bhasan Char sejak awal Desember. Sebelumnya, mereka berlindung di kamp-kamp perbatasan tempat satu juta orang tinggal di gubuk bobrok.

Perjalanan menuju Bhasan Char memakan waktu beberapa jam dengan perahu dari pelabuhan terdekat di Chittagong. Rohingya, kelompok minoritas yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, tidak diizinkan meninggalkan pulau itu tanpa izin pemerintah.

“Kemungkinan besar mereka akan dibawa ke Chittagong besok dan keesokan harinya mereka akan dikirim ke Bhasan Char dari sana,” kata Komodor Angkatan Laut, Abdullah Al Mamun Chowdhury kepada kantor berita Reuters.

Tadinya Chowdhury mempersiapkan antara 700 sampai 1.000 pengungsi. Namun, akhirnya lebih dari 1.800 pengungsi yang akan dipindahkan.

“Orang yang pindah lebih awal memanggil kerabat dan teman mereka untuk pergi ke sana. Itulah mengapa lebih banyak orang pergi ke sana,” ujar dia.

Bangladesh membenarkan perpindahan pengungsi ke pulau itu dengan alasan pihaknya khawatir akan kamp-kamp di Cox’s Bazar yang sangat padat. Menurut mereka, itu akan mengarah pada tindakan kejahatan.

Selain itu, Cox’s Bazar juga rentan terhadap banjir. Sebab, pembangunan tanggul dilakukan untuk melindungi pulau bagi 100.000 orang, serta fasilitas.

Dikutip Aljazirah, (28/1), perpindahan pengungsian telah menuai kritik dari lembaga bantuan. Mereka mengaku tidak diajak berkonsultasi terkait tindakan tersebut.

“PBB sebelumnya telah berbagi kerangka acuan dengan pemerintah untuk penilaian teknis dan perlindungan tentang keselamatan dan keberlanjutan kehidupan di Bhasan Char. Meskipun kami belum diizinkan untuk melakukan penilaian ini,” kata badan pengungsi PBB.

PBB menekankan tindakan itu harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan informasi lengkap mengenai kondisi kehidupan di pulau. Hak serta layanan pun harus dapat diakses oleh para pengungsi di sana.

Pemerintah mengatakan relokasi itu sukarela tetapi beberapa pengungsi dari kelompok pertama yang pergi ke sana pada awal Desember mengaku dipaksa. Organisasi HAM menyebut pemerintah menggunakan “insentif tunai” serta “taktik intimidasi” untuk memaksa Rohingya menerima tawaran relokasi.

Namun pada Oktober, beberapa orang Rohingya memberi tahu Aljazirah bahwa mereka dilecehkan setelah melakukan mogok makan karena tidak setuju untuk direlokasi. Pada Mei, Dhaka mengkarantina hampir 300 Rohingya ke Bhashan Char, pulau lumpur berlumpur di pantai yang rawan topan setelah para pengungsi diselamatkan dari perahu yang terdampar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika