HRW Desak Militer Myanmar Lepaskan Suu Kyi dan Pemimpin Lain
Militer Myanmar mendeklarasikan darurat nasional
REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Organisasi kemanusiaan, Human Rights Watch (HRW) mendesakan pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pemimpin politik lainnya. Angkatan bersenjata Myanmar mendeklarasikan darurat nasional untuk merespon kecurangan pemilu yang mereka tuduhkan.
"Tindakan militer menunjukan penghinaan pada pemilihan demokrasi bulan November lalu dan pada hak rakyat Myanmar untuk menentukan sendiri pemerintahnya," kata direktur HRW Asia, Brad Adams dalam pernyataannya, seperti dikutip Aljazirah, Senin (1/2).
"Kami khawatir dengan keselamatan dan keamanan para aktivis dan kritikus militer yang mungkin telah ditahan, militer harus menyadari aksi tersebut harus mereka pertanggung jawabkan, termasuk penganiayaan ditahanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan," tambah Adams.
Ia mendesak pemerintah Myanmar untuk berbicara menentang aksi militer dan mempertimbangkan sanksi pada mereka yang bertanggung jawab atas aksi kudeta. Kekuasaan kini diserahkan pada Panglima Senior Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca juga : Militer Diduga Kudeta, Media Myanmar tak Bisa Siaran
Sejak kudeta 1962 militer berkuasa di Myanmar selama lebih dari 50 tahun. Mereka menilai diri mereka sendiri sebagai penjaga kesatuan nasional.
Militer merancang Konstitusi 2008 yang mempermanenkan peran mereka di sistem politik. Militer mendapatkan 25 persen kursi di parlemen dan mendapat jatah jabatan menteri pertahanan, dalam negeri dan perbatasan.
Hal ini membuat pembagian kekuasaan dengan partai berkuasa National League for Democracy (NLD) menjadi canggung. Banyak anggota partai tersebut termasuk pemimpinnya Suu Kyi yang mengalami persekusi selama bertahun-tahun karena menentang junta militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika