Mahfud: 'Kudeta' Partai Besar Sulit Dipercaya
Menurut Mahfud, jabatannya tidak laku untuk memberi restu terhadap upaya tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai, saat ini pengambilalihan atau 'kudeta' terhadap kepemimpinan partai, khususnya pada partai sebesar Partai Demokrat, sulit untuk dipercaya. Menurut Mahfud, era demokrasi kini sangat terbuka dan dikendalikan oleh masyarakat.
"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat, bisa dikudeta seperti itu," cuit Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip Selasa (2/2).
Menurut Mahfud, jabatannya sebagai menteri koordinator sudah tentu tidak bisa digunakan dan tidak laku untuk memberi restu terhadap upaya tersebut. Dia menyatakan, hal yang terpenting untuk dipastikan oleh Partai Demokrat sendiri ialah soal soliditas internal partainya.
"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid," jelas dia.
Mahfud juga menyatakan isu pemberian restu oleh sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk dia, dalam kudeta Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan isu aneh. Dia menampik hal tersebut dengan alasan jangankan merestui, terpikir saja pun tidak.
"Ada isu aneh, dikabarkan bebrapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui Kongres Luar Biasa," kata Mahfud dalam cuitan lainnya.
Mahfud menyebut isu tersebut membuatnya kaget. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, dia tidak pernah berbicara mengenai hal tersebut dengan Moeldoko maupun orang lain.
Dia juga menyatakan tak pernah terpikirkan untuk melakukan hal itu. "Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud.
AHY selaku ketua umum Partai Demokrat mengaku ada pihak yang berupaya mengancam kedaulatan partainya. AHY menuturkan, muncul manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader yang melibatkan pihak eksternal untuk mengambil alih kepemimpinan partai. Menurut AHY, gerakan ini dilakukan secara sistematis.
Putra sulung presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu mengeklaim, ada pihak eksternal partai yang terlibat dalam manuver ini. AHY mengaku, berdasarkan kesaksian dan testimoni pihak internal Demokrat, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan.
Bahkan, AHY menyebut secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo. Ia menambahkan, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri.
Di sisi lain, Moeldoko mengingatkan agar AHY tak membawa dan menyangkut-pautkan masalah ini dengan Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi tak mengetahui apapun terkait masalah yang ditudingkan AHY.
Ia pun menegaskan, masalah ini menjadi urusannya di luar jabatannya sebagai kepala staf kepresidenan. “Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya Moeldoko bukan selaku KSP,” ujar Moeldoko.
Moeldoko menduga tudingan yang disampaikan AHY berasal dari sejumlah foto dari para tamunya saat berkunjung ke kediamannya. Ia kemudian memberikan saran kepada AHY agar menjadi seorang pemimpin yang kuat dan tak baperan menanggapi berbagai isu. “Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika