China Harap Myanmar Selesaikan Persoalan Sesuai Hukum
China menyebut telah memperhatikan terjadinya kudeta di Myanmar
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mengomentari peristiwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Beijing berharap para pihak di Myanmar dapat menyelesaikan persoalan secara konstitusional.
"Kami telah memperhatikan apa yang terjadi di Myanmar dan kami mempelajari lebih banyak informasi tentang situasinya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Wang Wenbin dalam konferensi pers pada Senin (1/2), dikutip laman resmi Kemlu China.
Dia menekankan China merupakan tetangga baik Myanmar. "Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan baik di bawah kerangka hukum dan konstitusional serta menjaga stabilitas politik dan sosial," ujarnya.
Pada Senin lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia.
Baca juga : Kudeta Myanmar tak Mengejutkan, Militer Ingin Terus Berkuasa
Di bawah konstitusi Myanmar yang dirancang pemerintahan militer pada 2008, tentara Myanmar dijamin memperoleh seperempat kursi parlemen. Konstitusi juga memberikan wewenang kepada militer Myanmar untuk mengontrol kementerian keamanan utama, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.
Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat yang bakal berlangsung selama satu tahun. Sepanjang periode itu, militer akan mengontrol jalannya pemerintahan. Pemilu bakal digelar kembali setelah keadaan darurat usai. Militer berjanji akan menyerahkan kekusaan kepada partai yang memenangkan pemilu mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika