Jepang Perpanjang Status Darurat Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang akan memperpanjang status keadaan darurat di Tokyo dan wilayah lainnya hingga 7 Maret mendatang. Keputusan itu diambil setelah pemerintah mendapatkan rekomendasi dari panel ahli untuk mengendalikan infeksi virus corona. 

"Jumlah kasus virus corona telah menurun, tetapi kehati-hatian masih diperlukan," ujar Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato. 

Kato menambahkan bahwa kapasitas rumah sakit masih tetap penuh dan angka kematian terus merangkak naik. Jepang telah melaporkan total hampir 392.000 kasus Covid-19, termasuk lebih dari 5.800 kematian. Tokyo melaporkan 556 kasus baru Covid-19 pada hari Selasa (2/2). 

Pemerintah bulan lalu memberlakukan status keadaan darurat selama satu bulan untuk 11 daerah, termasuk Tokyo dan Osaka. Status darurat ini bertujuan memerangi gelombang virus corona ketiga. 

Di bawah status darurat, restoran dan bar diminta untuk buka dalam waktu yang lebih singkat. Surat kabar Nikkei melaporkan, gym, bioskop, dan tempat karaoke juga akan dibatasi jika kasus harian baru di Tokyo naik di atas 1.000 selama beberapa hari berturut-turut. 

Langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan virus korona dinilai belum optimal, karena kurangnya penegakan hukum. Sejauh ini, pemerintah Jepang hanya dapat meminta warga masyarakat mengikuti arahan mereka.

Parlemen Jepang telah merevisi undang-undang yang terkait dengan Covid-19. Melalui revisi undang-undang tindakan khusus Covid-19, pihak berwenang dapat menjatuhkan denda kepada orang-orang yang melanggar hukum. Revisi tersebut disahkan majelis rendah pada Senin (1/2) dan diharapkan akan disetujui oleh majelis tinggi pada Rabu (3/2). 

Pemerintah Jepang berkomitmen untuk mulai melakukan vaksinasi kepada pekerja medis pada akhir Februari. NHK melaporkan, persetujuan untuk mendatangkan vaksin Pfizer paling cepat dilakukan pada 12 Februari.

Dukungan untuk pemerintah Perdana Menteri Yoshihide Suga telah terpukul oleh ketidaksetujuannya atas penanganan pandemi. Situasi semakin buruk ketika beberapa anggota parlemen koalisi yang berkuasa mengaku melanggar aturan dengan mengunjungi klub dan bar pada tengah malam. Anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) tersebut akhirnya mengundurkan diri pada Senin (1/2). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika