Militer Myanmar Blokir Facebook untuk Bungkam Penolak Kudeta
Aktivis Myanmar menggunakan Facebook untuk menentang pemerintahan militer
REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Junta militer Myanmar memblokir Facebook pada Kamis (4/2) untuk membungkam aktivitas para aktivis dan mereka yang dinilai membangkang di dunia maya. Pemblokiran Facebook dilakukan setelah polisi Myanmar mengajukan tuntutan kepada pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi karena diduga mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.
Kelompok penentang kudeta dan aktivis Myanmar menggunakan platform Facebook untuk menentang pemerintahan militer. Facebook merupakan platform media sosial utama yang digunakan untuk mendukung komunikasi bisnis dan pemerintah.
Polisi menemukan enam radio walkie-talkie saat menggeledah rumah Suu Kyi di Naypyidaw. Alat komunikasi tersebut dinilai diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin. Dalam dokumen pengadilan, polisi meminta penahanan Suu Kyi dengan menanyai saksi, meminta bukti, dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa.
Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi mengajukan tuntutan terhadap Presiden Win Myint yang digulingkan, yang juga ditahan pada hari Senin (1/2), karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus corona. Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia Charles Santiago mengatakan, tuduhan terhadap Suu Kyi sangat tidak masuk akal.
"Ini adalah langkah absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," ujar Santiago.
Baca juga : Sekjen PBB Ingin Internasional Pastikan Kudeta Myanmar Gagal
Operator jaringan seluler terkemuka di Myanmar, Telenor Asa tidak punya pilihan selain mematuhi arahan untuk memblokir Facebook. "Meskipun arahan tersebut didasarkan pada hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," katanya dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara Facebook Andy Stone mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman, serta mengakses informasi penting.
Junta yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun. Dia berjanji akan mengadakan pemilihan umum yang adil. Suu Kyi beserta tokoh politik Myanmar lainnya ditangkap oleh militer pada Senin (1/2). Militer melakukan kudeta karena menduga ada kecurangan hasil pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika