Holding Ultra Mikro Beri Nilai Tambah Bagi Nasabah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pegadaian (Persero) mendukung penuh rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding ultra mikro yang terdiri atas Pegadaian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan Pedagaian akan mendapat banyak keuntungan dengan adanya holding tersebut, salah satunya efisiensi biaya operasional.

"Pegadaian ingin mengembangkan dua ribu outlet itu biayanya berapa (kalau sendiri), tapi melalui kolaborasi dengan BRI, kami hemat Rp 200 juta per outlet per tahun, kalau 2 ribu outlet, kita hemat Rp 400 miliar per tahun," ujar Kuswiyoto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/2).

Dengan adanya holding ultra mikro, lanjut Kuswiyoto, Pegadaian hanya menempatkan satu petugas juru taksir di outlet BRI yang tersebar di seluruh penjuru negeri, terutama di wilayah yang tertinggal di mana Pegadaian belum memiliki outlet di sana.

Kuswiyoto mengatakan Pegadaian telah menempatkan juru taksir di 75 outlet BRI sebagai proyek percontohan holding ultra mikro. Dia menyebut jumlah juru taksir akan terus ditingkatkan untuk 2 ribu outlet BRI. Kuswiyoto menilai model holding ultra mikro seperti ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah tertinggal.

"Dengan begitu, jangkauan kami akan lebih bagus, yang selama ini pinjam ke BPR, rentenir, kita upayakan bisa beralih ke Pegadaian untuk di remote area," ucap Kuswiyoto. 

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Arief Mulyadi menyebut pembentukan holding ultra mikro akan memberikan peningkatan nilai tambah bagi para nasabah. Arief menyebut holding ultra mikro menjadi sebuah ekosistem besar yang memberikan banyak manfaat kepada para nasabah. 

"Catatan dari Kementerian BUMN, tidak ada peleburan budaya, mekanisme bisnis, dan tidak ada penutupan kantor (akibat holding)," ujar Arief. 

Arief mengatakan perusahaan juga akan berupaya menurunkan tingkat bunga saat holding tercipta. Kendati begitu, Arief belum berani menjanjikan mengenai angka pasti penurunan bunga pinjaman kepada para nasabah saat holding sudah terealisasi.

"Arahan Kementerian BUMN, setelah bersama dalam holding, harus ada penurunan yang signfikan, saya tidak berani janjikan di bawah 10 persen, tapi arah ke sana akan kita lakukan," lanjut Arief.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi rencana Kementerian BUMN membentuk holding ultra mikro. Andre menilai pembentukan holding ultra mikro akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan bunga rendah.

"Holding ultra mikro harus kita wujudkan agar bisa perangi rentenir. Dengan adanya holding, tukang sayur dan pedagang passr cukup gadai di BRI sehingga tidak butuh rentenir," kata Andre.

Sebelumnya, Kementerian BUMN optimistis pembentukan holding ultra mikro akan memberikan dampak yang positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan holding ultra mikro nantinya akan menyasar 657 juta nasabah ultra mikro (UMi) yang mana 30 juta di antaranya belum memiliki akses keuangan formal. 

"Tujuan utama integrasi holding ultra mikro ini membangun ekosistem yang bisa on board bagi para pelaku usaha UMi yang kecil dan saat ini bleum terjangkau keuangan formal," ujar Kartika.

Kartika menyampaikan sinergitas tiga BUMN fokus pada efisiensi tiga hal yang meliputi adanya penurunan cost of fund atau biaya dana dari para pemberi kredit dan terbentuknya ekosistem antara pelaku; sinergi jaringan yang mana ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya lebih murah; serta sinergi digitalisasi dan platform optimalisasi pemberdayaan serta satu data yang bisa menjadi sumber data nasional yang bisa menjangkau puluhan juta pelaku UMKM. 

"Jadi di masa depan, pemerintah bisa melakukan dukungan program tepat sasaran menggunakan data yang dibangun di ekosistem ini," ucap Kartika.

Kartika menambahkan, Kementerian BUMN juga menciptakan ekosistem dan perluasan pasar bernama Pasar Digital (PaDi) UMKM yang beberapa waktu lalu diluncurkan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Kartika menilai program PaDi UMKM membuka peluang dalam mempertemukan BUMN dengan UMKM. Kementerian BUMN berharap perusahaan pelat merah dapat mampu menjadi pembeli utama bagi produk-produk UMKM.

"Mulai saat itu, sudah ada 9 BUMN diwajibkan sebagai pembeli (produk UMKM) di bawah Rp 14 miliar dilakukan melalui platofrm ini, dilakukan kepada penjual, UMKM on board ke dalam platform," lanjut Kartika.

Kartika menyampaikan sistem PaDi akan terus dikembangkan dengan e-procurement dari BUMN sehingga BUMN diharapkan menjadi pembeli utama produk UMKM di berbagai sektor,mulai dari alat tulis kantor, barang elektronik, katering, hingga furnitur. Kartika menilai program ini akan berdampak positif bagi UMKM mengingat biaya operasional dan belanja modal BUMN sangat besar.

"Harapannya permintaan produk UMKM untuk mengisi berbagai kebutuhan BUMN juga akan meningkat tajam," ungkap Kartika.

Kartika melanjutkan, BRI saat ini juga telah melakukan inovasi jaringan bernama Web Pasar yang mampu mengintegrasikan pedagang pasar dan pembeli. Hal ini tak lepas dari kondisi pandemi yang membuat banyak orang enggan datang ke pasar tradisional.

"Makanya kita sediakan platform untuk memungkinkan pembeli membeli di Web Pasar. Sekarang sudah ada 4.547 pasar tradisional yang telah digabungkan di Web Pasar yang menjangkau 108 ribu UMKM," sambung Kartika.

Kartika menyampaikan UMKM merupakan mesin ekonomi yang sangat besar dan sangat mempengaruhi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, BUMN menaruh fokus dalam mendukung UMKM dari sisi peningkatan kapasitas, akses keuangan, hingga akses pasar.

"Kami meyakini setelah pandemi peranan BUMN untuk tingkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam, apalagi dengan adanya intergasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian dan PNM," kata Kartika menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika