Komisi X Pertanyakan Pengawasan Buku Pelajaran Kemendikbud
Fakta itu menunjukkan adanya kelemahan pengawasan terkait penerbitan buku ajar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyayangkan masuknya utas atau link porno dalam buku pelajaran Sosiologi SMA Kelas XII di Jawa Barat. Dia meminta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan pengawasan terkait aktivitas penerbitan buku pelajaran ini.
"Kemendikbud itu punya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang harusnya mengawasi aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah termasuk buku ajar. Harusnya hal itu dimaksimalkan," ujar Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2).
Kasus seperti itu, kata Syaiful, bukan pertama kalinya terjadi. Pada tahun 2014 lalu, muncul pemberitaan tentang buku pendidikan jasmani untuk kelas XI yang mengajarkan tentang cara dan gaya berpacaran.
“Selain itu pernah juga muncul hal kontroversial di buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA di mana ditemukan muatan yang membolehkan membunuh orang musyrik,” ujar Syaiful.
Selain itu, ada juga buku-buku pelajaran yang memuat materi berbau politis. Salah satunya saat masuknya nama Megawati Soekarnputri dan Anies Baswedan dalam soal ujian.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengawasan terkait penerbitan buku ajar, maupun soal ujian bagi peserta didik di Indonesia. Kemendikbud dinilainya perlu segera memperbaiki hal tersebut.
"Selain itu peningkatan kapasitas tenaga kependidikan sebagai salah satu sumber penulisan harus juga dilakukan. Sehingga mereka bisa meletakkan cara pandang mereka sebagai pendidik bukan sebagai individu yang punya afiliasi politik atau ideologi," ujar Syaiful.
Ikuti Whatsapp Channel Republika