Eksodus Pekerja Asing Berpotensi Ganggu Ekonomi Negara Teluk

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Lembaga pemeringkat basis New York, S&P Global Ratings, memperingatkan, negara-negara di kawasan Teluk kehilangan empat persen dari populasi mereka seiring eksodus para pekerja ekspatriat. Dampaknya, kawasan akan sulit melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi.

Seperti dilansir di Bloomberg, Senin (15/2), pangsa orang asing terhadap warga negara di Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/ GCC) akan turun lebih jauh hingga 2023. Analis Zahabia Gupta menyebutkan, faktornya adalah pertumbuhan sektor non minyak yang lemah dan kebijakan nasionalisasi pada pasar tenaga kerja.

"Produktivitas, tingkat pendapatan dan diversifikasi ekonomi negara-negara GCC mungkin akan stagnan dalam jangka panjang tanpa investasi signifikan pada modal sumber daya manusia dari populasi nasional dan peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja," tulis S&P Global Ratings dalam laporannya yang dirilis Senin (15/2).

Enam negara GCC diketahui sangat bergantung pada pekerja asing yang berada di berbagai industri, seperti konstruksi dan keuangan. Mereka adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. S&P mencatat, ekspatriat berkontribusi hampir 90 persen dari keseluruhan tenaga kerja sektor swasta di kawasan tersebut.

Negara-negara yang banyak bergantung pada sumber daya energi ini diketahui mengalami pertumbuhan negatif hingga ke jurang resesi pada tahun lalu. Realisasi ini seiring dengan guncangan harga minyak yang menurun dan krisis kesehatan global, sehingga memaksa banyak ekspatriat yang memiliki visa pekerjaan untuk kembali pulang.

Terlepas dari tantangan jangka panjang, S&P Global juga menyoroti bahaya akan dampak pergeseran di pasar tenaga kerja yang terlampau cepat. Pasalnya, mayoritas pekerja asing yang kembali ke kampung halaman mereka kebanyakan mengisi posisi dengan penghasilan rendah.

Pergeseran demografis akan berdampak terbatas pada pertumbuhan ekonomi kawasan dan peringkat S&P Global terhadap GCC dalam waktu dekat. "Dalam pandangan kami, produksi dan harga hidrokarbon tetap menjadi faktor utamanya," kata laporan para analis.

S&P juga menekankan, apabila tidak dibarengi reformasi ekonomi dan sosial yang mendorong kualitas sumber daya manusia, perubahan ini dapat berdampak pada ekonomi regional dalam jangka panjang. Selain itu, berpotensi menimbulkan hambatan tambahan dalam diversifikasi ekonomi dari ketergantungan besar GCC terhadap sektor hidrokarbon.

Kebijakan nasionalisasi dapat membebani pertumbuhan dan diversifikasi apabila menghambat produktivitas, efisiensi, atau daya saing. Karena itu, S&P menyebutkan, kebijakan pemerintah yang kuat untuk melaksanakan reformasi dalam mendukung sektor swasta secara dinamis menjadi krusial bagi perekonomian GCC dalam jangka panjang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika