Netanyahu Jadi Pemimpin Timteng Pertama Ditelepon Joe Biden
Gedung Putih membantah tudingan bahwa Biden telah mengabaikan Netanyahu.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melakukan panggilan telepon ke pemimpin negara-negara Timur Tengah. Gedung Putih mengatakan, pemimpin negara Timur Tengah yang akan ditelepon Biden untuk pertama kalinya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Telepon pertama dengan pemimpin di kawasan itu akan dilakukan dengan Perdana Menteri Netanyahu. Panggilan telepon itu akan dilakukan segera," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, dilansir Aljazirah, Rabu (17/2).
Beberapa kritikus menuding Biden telah mengucilkan Netanyahu. Hal itu karena, Biden tak kunjung menelepon Netanyahu setelah hampir sebulan menjabat sebagai presiden AS. Berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump yang langsung menelepon Netanyahu setelah menjabat sebagai presiden AS.
Psaki membantah tudingan bahwa Biden telah mengabaikan Netanyahu. Psaki mengatakan, Israel adalah sekutu AS dan kedua negara memiliki hubungan keamanan yang strategis.
"Israel tentu saja sekutu. Kami memiliki hubungan keamanan strategis yang penting dengan Israel dan tim kami terlibat penuh, bukan hanya di tingkat kepala negara saja," ujar Psaki.
Sebelumnya, Netanyahu tidak khawatir karena Biden belum menelepon dirinya setelah dilantik menjadi presiden. Duta Besar Israel untuk AS Gilad Erdan mengatakan, Perdana Menteri Netanyahu masih memiliki masalah mendesak lainnya untuk dihadapi seperti pandemi virus corona dan dampaknya terhadap perekonomian.
"Perdana menteri tidak khawatir tentang pembicaraan itu," ujar Gilad kepada N12's Meet The Press.
Pada Jumat (12/2), Gedung Putih membantah bahwa Biden sengaja tidak menyertakan Netanyahu dalam panggilan telepon ke para pemimpin asing sejak menjabat pada 20 Januari. Biden diketahui telah melakukan panggilan telepon ke sejumlah pemimpin asing seperti China, Meksiko, Inggris, India, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia.
Netanyahu adalah sekutu dekat mantan Presiden Donald Trump. Di era pemerintahan Trump, AS telah membuat kebijakan yang kontroversial terkait Israel. Mulai dari memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan, dan menjembatani normalisasi hubungan sejumlah negara Timur Tengah dengan Israel.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menarik kembali pengakuan pemerintahan Trump atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Blinken mengatakan dalam sebuah wawancara di CNN pada Senin (8/2), dia tak mengamini Golan milik Israel. Hanya saja dia mengakui jika Golan merupakan daerah strategis untuk keamanan Israel.
"Sebagai masalah praktis, kendali Golan dalam situasi tersebut menurut saya tetap penting bagi keamanan Israel," ujar Blinken.
Israel menguasai Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967, dan menerapkan hukumnya di daerah itu pada 1981. Tidak ada negara selain AS yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika