Inggris Dorong Gencatan Senjata Global demi Vaksinasi

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mendesak Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang mendorong gencatan senjata di wilayah konflik di seluruh dunia agar kelompok masyarakat rentan mendapatkan akses vaksin virus corona.

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan gencatan senjata diperlukan agar akses terhadap vaksin memadai. Dalam teks pidato yang akan disampaikan ke Dewan Keamanan, Raab mengatakan vaksinasi yang mencakup semua orang di seluruh dunia sangat penting untuk mengatasi pandemi virus corona.

"Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata agar vaksin Covid-19 menjangkau masyarakat yang tinggal di zona konflik dan mendorong usaha global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil, kami memiliki kewajiban moral dan kebutuhan strategis untuk bersatu mengalahkan virus ini," kata Raab dalam teks pidatonya seperti dikutip Sputnik News, Rabu (17/2).

Menteri Luar Negeri Inggris itu juga menyampaikan akan menggunakan presidensi Inggris di Dewan Keamanan bulan ini untuk memperingatkan negara anggota mengenai pentingnya vaksinasi. Tanpa vaksinasi maka risiko Covid-19 varian baru menyebar lebih tinggi.

Sebelum rapat Dewan Keamanan di New York, perwakilan permanen Inggris untuk PBB Barbara Woodward menggelar pertemuan koresponden asing di London. Dalam pertemuan itu ia mengatakan akses vaksin di wilayah konflik harus menjadi kepentingan semua negara.

"Sebab tidak ada yang aman sampai semua orang aman," katanya.

"Rencana kami di Dewan Keamanan PBB besok bertujuan untuk memberi dampak praktis pada ambisi itu, untuk menyepakati pengiriman vaksin dari laboratorium ke tangan-tangan masyarakat di sejumlah daerah yang paling sulit dijangkau di dunia, mereka yang terdampak konflik," kata Woodward.  

Woodward mengatakan saat ini lebih dari 180 juta orang di seluruh dunia yang mungkin tidak dapat menerima vaksin Covid-19 karena instabilitas dan konflik. Ia juga mengingatkan gencatan senjata untuk program vaksinasi pernah dilakukan di masa lalu.

Ia mencontohkan vaksinasi di Afghanistan pada tahun 2001 lalu ketika perang berhenti selama dua hari demi memberi kesempatan pada 35 ribu petugas medis dan sukarelawan memvaksin 5,7 juta anak-anak di bawah lima tahun. Duta besar itu mengatakan pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk memvaksin masyarakatnya. Pemerintah, kata Woodward, harus memastikan pengungsi juga dimasukan dalam program vaksinasi nasional mereka. Sementara vaksin dapat disediakan oleh lembaga-lembaga PBB, Palang Merah dan organisasi lainnya.

Woodward juga menekankan Inggris salah satu pendonor terbesar inisiatif distribusi vaksin virus corona, Covid-19 Global Vaccine Access. Inggris berkomitmen menggelontorkan 548 juta poundsterling untuk membantu mendistribusikan 1,3 miliar dosis vaksin ke 92 negara berkembang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika