Kudeta AHY dan Elektabilitas Demokrat yang Melonjak

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara

Survei menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat melonjak. Hasil survei yang dilakukan oleh Lemabag Survei Indometer menempatkan partai politik berlambang Mercy itu di urutan keempat setelah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Survei Indometer dilakukan pada 1-10 Februari 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Elektabilitas Partai Demokrat melonjak, sementara PDI Perjuangan turun, dan dua parpol papan tengah PKS dan PSI konsisten naik," kata Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer, Leonard SB, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut dia, meskipun posisinya masih teratas, tapi elektabilitas PDI Perjuangan turun. Sebaliknya Partai Demokrat meningkat.

Temuan survei Indometer, elektabilitas PDI Perjuangan turun menjadi 22,3 persen. Padahal sebelumnya naik dari 26,8 persen pada survei pada Juli 2020 menjadi 31,6 persen pada survei Oktober 2020.

Elektabilitas Partai Demokrat melesat menjadi delapan persen, setelah sebelumnya sempat turun dari 3,9 persen (Juli 2020) menjadi 3,2 persen (Oktober 2020). Dengan kenaikan itu, Partai Demokrat melejit ke peringkat empat besar setelah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

PKS naik dari 4,9 persen (Juli 2020) menjadi 5,7 persen (Oktober 2020), dan kini 7,6 persen. PKS berada pada peringkat kelima, dan selisih elektabilitas dengan Golkar hanya terpaut 0,7 persen. PSI naik dari 4,4 persen (Juli 2020) menjadi 4,8 persen (Oktober 2020), dan kini 4,9 persen.

Menurut Leonard, kenaikan pesat elektabilitas Partai Demokrat dan penurunan pada PDI Perjuangan tidak lepas dari kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi pada kader partai politik senior itu. Bantuan sosial merupakan hal yang sensitif di kalangan publik di tengah situasi perekonomian yang penuh tantangan ini. Penurunan pada PDI Perjuangan dimanfaatkan secara baik oleh partai politik di luar lingkaran kekuasaan, khususnya Partai Demokrat.

Tetapi tentu saja jarak elektabilitas Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan masih terpaut sangat jauh. Masih ada dua parpol besar lain di posisi tiga besar, yaitu Partai Gerindra (14,1 persen-14,4 persen-13,5 persen) dan Partai Golkar (8,2 persen-8,0 persen-8,3 persen).

Posisi papan tengah lainnya diisi PKB (5,4 persen-5,1 persen-5,3 persen), Partai NasDem (4,2 persen-3,6 persen-3,5 persen), PPP (2,1 persen-1,9 persen-2,0 persen), dan PAN (2,3 persen-1,1 persen-1,5 persen).

Pada posisi papan bawah, parpol baru Partai Ummat memimpin dengan elektabilitas 0,9 persen. Lainnya adalah Perindo (0,7 persen-0,5 persen-0,6 persen), Partai Hanura (0,3 persen-0,4 persen-0,3 persen), dan Berkarya (0,4 persen-0,3 persen-0,1 persen).

Tiga parpol lama, PBB, PKPI, dan Partai Garuda tidak berhasil meraih dukungan. Parpol baru lain yang mulai muncul adalah Partai Gelora (0,2 persen), sedangkan Masyumi belum menuai sama sekali. Masih ada pula 19,4 persen responden yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Kisruh seputar upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum selesai. Hari ini AHY mengeluarkan pernyataan resmi membantah kabar yang mengatakan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui rencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Ia memastikan, kabar tersebut adalah bohong atau hoaks.

"Kini, mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoaks dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kami semua, para pemilik suara yang sah," ujar AHY dalam siaran pers.

AHY menduga, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) telah membaca syarat melaksanakan KLB dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Yaitu, harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPK-PD telah membaca AD-ART yang telah kami sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan dalam Lembaran Negara. Bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP," kata AHY.

Dukungan SBY, lanjut AHY, ditujukan kepada dirinya dan pengurus DPP hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020. SBY mengirimkan dukungan tersebut melalui surat tanggal 5 Januari 2021 kepada seluruh Ketua DPD, DPC, dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia.

AHY juga menduga, ada perbuatan akal-akalan GPK-PD dengan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo untuk menakut-nakuti kader Partai Demokrat agar bergabung dalam gerakan mereka. Selain itu, ia menduga, nama Presiden Jokowi dibawa-bawa untuk memecah-belah hubungan baik yang terjalin dengan SBY.

"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti kader. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik. Tapi kelompok ini berusaha memecah-belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," kata AHY.

AHY mengatakan, GPK-PD memiliki pola kuno untuk menjadikan seseorang menjadi ketua umum Partai Demokrat yaitu melalui KLB. Ia menyebut, gerakan itu mula-mula berupaya mempengaruhi para pemilik suara sah Partai Demokrat. "Karena tidak berhasil, mereka mencoba mempengaruhi pengurus DPD dan DPC, tapi tidak berhasil juga," katanya.

Kemudian, lanjut AHY, mereka mencoba mempengaruhi mantan pengurus yang kecewa, mengeklaim bahwa itu merepresentasikan pemilik suara, dan mengeklaim telah berhasil mengumpulkan suara sekian puluh bahkan sekian ratus suara. AHY menegaskan bahwa klaim itu tidak benar.

Dia mengatakan, GPK-PD melakukan itu supaya bisa menggelar KLB karena faktor internal. Padahal itu muncul karena persoalan eksternal. "Persoalannya adalah eksternal yaitu kelompok ini sangat menginginkan seseorang menjadi calon presiden 2024 dengan jalan menjadi ketua umum PD melalui KLB," kata AHY.

AHY menyadari jika setiap organisasi memiliki persoalan, dan setiap persoalan itu masih bisa ditanganinya sampai hari ini dengan menemukan solusinya melalui dialog. "Saya sejak hari ini sudah keliling kembali ke DPC-DPC di daerah-daerah untuk memastikan persoalan-persoalan antara hubungan DPP-DPD-DPC berjalan dengan baik. Saya paham, seringkali DPC kangen untuk bertemu ketumnya dan menyampaikan persoalannya secara langsung," kata AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika