Peningkatan Daya Beli, Penting untuk Bangkitkan UMKM

Pelaku UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha.

humas pemprov Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan grand launching borongdong.id, marketplace bagi UMKM Jabar, dalam acara di Plaza Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/2/2021)
Rep: Arie Lukihardianti Red: Rahmat Santosa Basarah

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 berdampak ke penjualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat (Jabar). Omzet mereka anjlok. Tak sedikit pelaku UMKM gulung tikar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, pendapatan pelaku UMKM menurun drastis hingga 80 persen saat pandemi COVID-19. "Dalam kondisi tersebut, ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali menghentikan usaha," kata Kusmana dalam webinar bertajuk "Mendorong Pemulihan Ekonomi Umat dalam Skema Kebijakan Ekonomi Jawa Barat" beberapa waktu lalu dalam siaran pers yang diterima Republika.


Berdasarkan data Dinas KUK Jabar, pelaku UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, 98 persennya merupakan usaha mikro dan kecil. Selain penurunan pendapatan, pandemi COVID-19 membuat harga bahan baku naik dan langka. Pelaku UMKM pun sulit mengakses permodalan. Hal itu menghambat rantai produksi dan distribusi barang. 

Kusmana menuturkan, pihaknya telah menyusun strategi untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM. Tahap pertama adalah mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku. "Kemudian membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, sampai program padat karya," ucapnya. 

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono menyatakan, peningkatan daya beli masyarakat amat krusial untuk membangkitkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah berupaya meningkatkan daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik kepada masyarakat umum, pekerja, maupun pelaku usaha mikro.  "Selain dengan bansos, peningkatan daya beli masyarakat akan dilakukan dengan penyediaan lapangan kerja," tuturnya.

Menurut Ipong, Pemda Provinsi Jabar sudah meluncurkan marketplace bernama borongdong.id untuk meningkatkan penjualan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Jabar. "Sasaran borondong.id itu ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jabar. Kenapa ASN? Karena penghasilan mereka saat pandemi COVID-19 tetap stabil," katanya. 

Selain melalui program pemerintah untuk memulihkan ekonomi, Ipong pun menekankan bahwa kolaborasi semua pihak amat krusial dalam membangkitkan UMKM maupun mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah. "Setiap insan Jabar sejatinya adalah pelaku pemulihan ekonomi. Dengan taat pada protokol kesehatan, masyarakat telah memberi kontribusi pada pemulihan ekonomi Jabar," ucapnya. 

Pelaku usaha mikro Ahmad Ari Andi mengatakan, untuk membangkitkan UMKM, pemerintah mesti berkolaborasi dengan komunitas dan segmen pasar. "Kita harus berkolaborasi antar pemerintah, kedua komunitas, ketiga segmen pasar. Ini harus disinergikan. Dengan kolaborasi ini tentu akan ada keseimbangan," tuturnya. 

Pemda Provinsi Jabar via Dinas KUK Jabar sudah menjalin kolaborasi dengan banyak pihak untuk membangkitkan UMKM. Mulai dari Kadin Jabar, Pusat Koperasi Pesantren, Ikopin, Universitas Padjadjaran, Pasar Tematik UMKM, sampai bank bjb. Selain itu, Dinas KUK pun berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk memperluas pasar UMKM.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
Berita Terpopuler