Israel Menentang Kebijakan Biden Soal Nuklir Iran
Israel juga menekan para pihak Eropa yang menandatangani kesepakatan nuklir 2015
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel akan mengambil sikap keras menentang rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk melanjutkan kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran. Hal itu berdasarkan laporan Perusahaan Penyiaran Publik Israel (IPBC) pada Selasa (23/2).
Menurut IPBC, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (22/2) mengadakan pertemuan konsultatif untuk membahas apakah Israel harus mendukung atau menolak rencana AS soal perjanjian nuklir dengan Iran. Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, dan Kepala Angkatan Darat Aviv Kochavi mendukung pengambilan sikap moderat tentang masalah ini dan memulai dialog dengan Gedung Putih tentang hal itu.
IPBC juga menyoroti tekanan Israel pada para pihak penandatangan kesepakatan nuklir Eropa dalam upaya untuk mencegah mereka kembali ke perjanjian 2015.
"Israel mencoba membujuk Prancis, Inggris, dan Jerman untuk menambahkan poin pada setiap perjanjian yang mungkin ditandatangani dengan Teheran jika negosiasi (kesepakatan nuklir) dilanjutkan," kata Netanyahu.
Uni Eropa pada Senin (22/2) menyampaikan bahwa Iran dapat memenuhi kewajiban nuklirnya jika AS bergabung kembali ke dalam kesepakatan nuklir 2015. Israel dengan keras menentang perjanjian yang dicapai oleh pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama dan negara-negara besar dengan Teheran terkait program nuklirnya pada 2015.
Pada November, Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh Israel membunuh ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh. Pekan lalu, Israel keberatan dengan niat Washington untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015. Pernyataan dari kantor Netanyahu menegaskan komitmen dia untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Pernyataan itu menanggapi pesan Washington kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu tentang pembatalan sanksi yang dijatuhkan oleh Trump terhadap Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika