IOC dan Penyelenggara Tokyo Bahas Kehadiran Penonton

Diskusi kemungkinan berfokus pada pembicaraan soal apakah penonton dari luar negeri

antara/reuters
Presiden Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 Seiko Hashimoto berbicara di pertemuan Dewan Eksekutif Tokyo 2020 di Tokyo, Jepang. (18/2/2021)
Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 akan menggelar pertemuan secara virtual, Rabu (3/3). Pertemuan itu akan membahas kehadiran penonton di olimpiade. 

Baca Juga


Dilansir Kyodo News, Rabu (3/3), Presiden IOC Thomas Bach dan Ketua Komite Penyelenggara Tokyo 2020 Seiko Hashimoto merupakan dua di antara perwakilan yang akan hadir dalam pertemuan bersama lima pihak itu. Pejabat Tokyo 2020 mengatakan diskusi kemungkinan berfokus pada pembicaraan soal apakah penonton dari luar negeri diperbolehkan menyaksikan Olimpiade dan Paralimpiade atau tidak.

Di tengah situasi pandemi yang tidak mungkin teratasi pada musim panas ini, mereka juga diharapkan dapat menghasilkan keputusan soal pembatasan jumlah penonton di Olimpiade nanti.

Ketua Komite Paralimpiade Internasional Andrew Parsons, Gubernur Tokyo Yuriko Koike dan Menteri Olimpiade Jepang Tamayo Marukawa juga akan hadir dalam rapat tersebut. Rapat tersebut bakal menjadi yang pertama kalinya bagi mereka sejak Hashimoto menggantikan Yoshiro Mori sebagai presiden Tokyo 2020, Februari lalu.

 

Pemerintah Jepang telah mengkaji berbagai skenario, termasuk kemungkinan penyelenggaraan Olimpiade secara tertutup atau disaksikan dengan sejumlah kecil penonton.

Bach mengatakan dalam jumpa pers Februari lalu bahwa keputusan apakah penonton dari luar negeri diizinkan masuk Jepang akan diambil pada April atau awal Mei.Namun Hashimoto justru ingin agar keputusan soal penonton ini dapat ditetapkan sekitar 25 Maret ketika estafet obor Olimpiade dimulai di Prefektur Fukushima.

Dalam sebuah laporan interim yang ditulis panel dari pemerintahan, yang dirilis Desember, tertulis bahwa pengunjung asing akan dibebaskan dari aturan karantina 14 hari dan akan diizinkan menggunakan transportasi umum.

Pemerintah berencana mengeluarkan 7,3 miliar yen atau 68 juta dolar AS (sekira Rp970 miliar) untuk mengembangkan aplikasi pelacakan kontak.Namun rencana tersebut dikritik oleh pihak oposisi yang mengatakan bahwa alat tersebut tidak efektif mencegah penyebaran virus. Pengadaannya juga dinilai hanya akan menghamburkan uang di tengah ketidakpastian pelaksanaan Olimpiade Tokyo.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
Berita Terpopuler