Wapres: CPNS 2021 Disesuaikan Kebutuhan Instansi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan jumlah rencana formasi yang akan dibuka pada rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021 sudah sesuai kebutuhan instansi. Ia mengatakan dari 1,3 juta kebutuhan ASN tersebut, terdiri dari formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Pembukaan formasi ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi, dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan," kata Ma'ruf saat membuka Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 secara virtual, Kamis (4/3).

Ia menjelaskan, skema pertama, pemerintah akan merekrut satu juta guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Skema satu juta guru ini sebagai upaya penyelesaian kekurangan guru di seluruh daerah di Indonesia.

Kedua, pemerintah akan merekrut 300 ribu ASN di luar jabatan guru PPPK. Baik melalui skema ASN maupun PPPK, melalui jalur reguler yang setiap tahun dibuka. "Ini juga untuk memenuhi kebutuhan menggantikan ASN yang sudah pensiun," kata Ma'ruf.

Ma'ruf pun berharap Kementerian PAN-RB dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen tahun ini sebaik mungkin. Ia berharap melalui rekrutmen ini, pemerintah benar-benar memperoleh talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia.

"Saya juga mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan yang terkait percepatan reformasi birokrasi nasional," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan rekrutmen ASN dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah. "Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3).

Karena itu, pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara daring bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tjahjo menyampaikan saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan jadwal penerimaan. Tjahjo mengatakan, pemerintah ingin memaksimalkan perencanaan seleksi ASN 2021 agar pelaksanaannya berjalan lancar. Sebab, kata Tjahjo, meski rekrutmen ASN dilakukan setiap tahun, namun adanya pandemi membuat rekrutmen ASN 2020 dibatalkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika