Junta Militer Myanmar Berupaya Pindahkan Dana dari AS

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penguasa militer Myanmar berusaha untuk memindahkan sekitar 1 miliar dolar AS yang ditahan di Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) beberapa hari setelah merebut kekuasaan pada 1 Februari. Fakta itu mendorong pejabat Amerika Serikat (AS) untuk membekukan dana tersebut. 

Menurut tiga sumber yang salah satunya pejabat AS menyatakan, transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh pengamanan FRBNY. Pejabat pemerintah AS kemudian berhenti menyetujui transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden memberi lembaga itu otoritas hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu.

Seorang juru bicara Fed New York menolak berkomentar tentang pemegang rekening tertentu. Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar atas laporan terbaru itu. 

Biden pun telah mengumumkan perintah eksekutif baru yang membuka jalan bagi sanksi terhadap para jenderal dan bisnis mereka. Dia mengatakan pada 10 Februari bahwa AS mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya ke 1 miliar dolar AS dana pemerintah Myanmar.

Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah pusat yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar. Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pasca-kudeta Myanmar.

Baca juga : Youtube Tutup Akun Lima Stasiun Televisi Myanmar

Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa perintah pusat itu dirancang untuk memberi Fed New York otoritas hukum untuk memegang 1 miliar dolar AS cadangan Myanmar tanpa batas waktu. Upaya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya ini dilakukan setelah militer Myanmar melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat reformis selama kudeta. 

Para jenderal Myanmar tampaknya secara tegas mengendalikan Bank Sentral Myanmar pada saat percobaan penarikan itu. Ketika militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, militer melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat ekonomi penting, termasuk wakil gubernur reformis dan sekutu Aung San Suu Kyi, Bo Bo Nge. Hingga Kamis (4/3), dia masih ditahan.

Cadangan dana Myanmar akan dikelola oleh bagian dari FRBNY yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS). Banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar AS untuk tujuan seperti menyelesaikan transaksi.

Sebanyak dua sumber yang mengetahui masalah itu menyatakan, upaya untuk mengosongkan akun dilakukan pada 4 Februari. Namun, diblokir secara otomatis oleh proses yang telah diberlakukan di FRBNY sebelum kudeta. 

Salah satu sumber mengatakan, blokir otomatis itu karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra. Hal itu karena negara itu tahun lalu ditempatkan dalam daftar abu-abu dari Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional untuk masalah pencucian uang, sebagian karena risiko hasil dari perdagangan narkoba dicuci melalui bank.

Ikuti Whatsapp Channel Republika