Muba Kabupaten Tercepat Serahkan LHP dan WTP ke-8

Ini memberikan sumbangsih yang sangat positif untuk percepatan pembangunan di daerah

Pemprov Musi Banyuasin
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di bawah kepemimpinan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin tidak hanya tercepat di Indonesia dalam penyerahan LHP atas LKPD TA 2020, tetapi juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya.
Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Meski masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 namun tak menyurutkan kinerja dan capaian positif dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di bawah kepemimpinan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin. Setelah mencatatkan diri sebagai Kabupaten tercepat di Indonesia dalam penyerahan laporan keuangan empat tahun berturut-turut, kini Kabupaten Muba lagi-lagi menjadi yang tercepat di Indonesia menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

"Jadi, Kabupaten Muba ini tidak hanya tercepat di Indonesia dalam penyerahan LHP atas LKPD TA 2020, tetapi juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya," ungkap Kepala BPK Provinsi Sumsel Harry Purwaka melalui Kepala Sub Auditor Direktorat BPK Perwakilan Sumsel, Teguh Prasetyo.

Baca Juga


Pernyataan ini disampaikannya saat menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (9/3). BPK RI Perwakilan Sumsel, kata dia, berterima kasih atas konsistensi kepala daerah di Sumsel khususnya Muba yang berkontribusi positif dalam  percepatan penyampaian LKPD dan LHP.

"Tentu ini memberikan sumbangsih yang sangat positif untuk percepatan pembangunan di daerah," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di bawah kepemimpinan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin tidak hanya tercepat di Indonesia dalam penyerahan LHP atas LKPD TA 2020, tetapi juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya. - (Pemprov Musi Banyuasin)


Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA mengatakan, capaian opini WTP tersebut merupakan motivasi untuk kembali menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. "Kami selalu berusaha untuk menjadikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntanbel," ungkap Dodi Reza.

Kepala Daerah Inovatif 2020 ini menambahkan Pemkab Muba akan terus berusaha menyampaikan LHP dengan tepat waktu. "Jadi meski pandemi Covid-19 mengharuskan Pemkab Muba melakukan
refocusing anggaran tetapi bukan menjadi penghalang untuk menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020 tepat waktu," ucapnya.

Dodi berterima kasih kepada BPK Sumsel dan jajaran Pemkab Muba yang rela bekerja  maksimal dalam menyelesaikan LHP TA 2020. "Selama 45 hari bekerja all out demi masyarakat Muba," ucap Dodi.

Ketua DPRD Muba, Sugondo mengatakan, pihaknya berharap hasil pemeriksaan keuangan ini terus mendorong jajaran Pemerintahan Kabupaten Muba mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"DPRD Muba selalu mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan dari BPK Sumsel agar menjadikan Muba selalu transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Dodi Reza Alex Noerdin hadir di Kantor BPK Sumsel   didampingi Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi, Sekretaris DPRD Muba Thabrani Rizky, Kepala Inspektorat Muba Drs Aidil Fitri MSi, Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto SE, dan Kadin Kominfo Muba Herryandi Sinulingga AP. Ikut menyambut dari BPK RI Perwakilan Sumsel yakni Kepala Sub Auditorat Teguh Prasetio, Kepala Sekretariat Acep Mulyadi, dan Pengendali Teknis Antonio Inoki.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler