Wapres Minta Pelibatan Stakeholder Percepat Vaksinasi
Perlu diintensifkan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, tak hanya unsur nakes
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lebih banyak dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi. Pernyataan itu disampaikan Wapres melalui juru bicaranya, Masduki Baidlowi, dalam upaya mempercepat proses vaksinasi di daerah dan juga nasional.
"Wapres sering mengimbau pelibatan stakeholders, masyarakat, makin diperbanyak," kata Masduki saat berbincang dengan media secara virtual, Rabu (24/3).
Masduki mengatakan, selama ini Wapres mendapat laporan kendala pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Salah satunya perlu diintensifkan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, tak hanya dari unsur tenaga kesehatan.
Hal ini agar proses vaksinasi berjalan lancar dan tercapai target kekebalan komunitas atau herd immunity hingga sejuta sehari "Puskesmas otomatis ya. Tapi di luar itu Wapres sering, misalnya kantor koramil, kantor kepolisian, kalau perlu dilibatkan. Itu keinginan Wapres dan presiden untuk mempercepat," kata Masduki.
Selain itu, Wapres kata Masduki, juga berharap faktor kehalalan sudah tidak menjadi masalah ke depannya. Karena, fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan vaksin Astrazeneca dibolehkan meskipun mengandung unsur babi, dengan alasan kedaruratan.
"Saya kira kedepan kalau yang berhubungan dengan vaksin-vakin yang lain, garis besarnya, kerangkanya sama. Jadi tidak ada problem di situ. Jadi tidak perlu lagi menyoal hal yang berkaitan soal halal, tidak halal atau haram tidak haram. Bukan disitu letaknya," katanya.
Ia mengatakan, saat ini seharusnya fokusnya adalah mengambil langkah percepatan vaksin agar target kekebalan komunitas atau herd immunity segera tercapai. "Jangan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi bagaiamana mempercepat manajemen pelaksanaan di daerah," katanya.
Ia mengungkap vaksin AstraZeneca saat ini sudah disuntikkan kepada para ulama di Jawa Timur dan sejumlah pesantren. Selain itu, rencananya vaksin ini juga akan digunakan kepada para pengurus Majelis Ulama Indonesia.
Ia berharap langkah ini bisa menepis keraguan masyarakat terhadap vaksin. "Untuk menunjukkan bahwa gak ada masalah di situ. Nggak ada masalah di soal haram dan halal, sudah selesai," kata Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika