Prancis Semakin Tekan Lebanon untuk Bentuk Pemerintahan Baru

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis telah meningkatkan tekanan pada para pemimpin Lebanon untuk membentuk pemerintahan baru. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menyesalkan kebuntuan politik di Lebanon selama tujuh bulan dan memperburuk krisis ekonomi. 

Le Drian melakukan pembicaraan dengan Presiden Lebanon Michel Aoun, penjabat Perdana Menteri Saad Hariri, dan ketua parlemen Nabih Berri melalui panggilan telepon. Dalam pembicaraan tersebut, Le Drian meminta Lebanon untuk segera menghentikan "penghalang yang disengaja" yang dapat mendorong negara itu menuju keruntuhan. 

"Penghalang yang disengaja terhadap prospek keluar dari krisis harus segera dihentikan. Waktunya telah tiba untuk mengakhiri kendala," ujar Le Drian, dilansir Aljazirah, Selasa (30/3).

Tahun lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan peta jalan untuk memecahkan kebuntuan politik di Lebanon. Macron telah mendesak politisi Lebanon untuk membentuk kabinet yang terdiri dari para non-partisan, yang dapat bekerja pada reformasi mendesak untuk mengeluarkan Lebanon dari krisis keuangan. Krisis ekonomi Lebanon semakin diperburuk oleh insiden ledakan di Beirut pada 4 Agustus tahun lalu. 

Upaya untuk membentuk kabinet telah gagal, karena politisi Lebanon sibuk beradu pendapat tentang bentuk dan ukuran kabinet baru. Sementara, Lebanon terus terperosok dalam krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. 

Parlemen Lebanon pada Senin (29/3) menyetujui paket pendanaan darurat untuk kebutuhan listrik. Paket ini disetujui setelah salah satu pembangkit listrik terbesar di negara itu kehabisan bahan bakar.

Selama sebulan terakhir, protes melanda kota-kota Lebanon karena nilai pound Lebanon terus meningkat. Nilai mata uang tersebut turun menjadi 10.000 terhadap dolar pada awal Maret. Kurang dari seminggu kemudian, nilai mata uang mencapai rekor terendah di 15.000. Mata uang Lebanon secara efektif kehilangan sekitar 90 persen nilainya sejak akhir 2019. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika