Presiden Afghanistan Janji Mundur Jika Pemilu Digelar

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan, dia berniat mundur jika pemilihan umum diadakan. Dia menguraikan rencananya untuk perdamaian pada pertemuan puncak regional di Tajikistan.

KTT Heart of Asia kesembilan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di Afghanistan. KTT tahun ini datang pada waktu yang sensitif ketika Amerika Serikat (AS) dan negara kekuatan lain berusaha untuk menghidupkan kembali proses perdamaian dengan proposal untuk pemerintahan transisi baru.

Ghani telah menolak proposal tersebut. Dia mengatakan jika pemilihan harus dilakukan, dia akan mundur.

"Saya sangat mendukung penyelenggaraan pemilu secepat mungkin," kata Ghani pada konferensi di Dushanbe, Selasa (30/3) waktu setempat dikutip laman Aljazirah. "Kehormatan terbesar saya adalah menyerahkan wewenang kepada penerus terpilih saya," ujarnya menambahkan.

Pekan lalu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Ghani akan mengusulkan pemilihan presiden baru dalam waktu enam bulan di bawah rencana yang ingin dia ajukan sebagai tawaran balasan atas proposal AS yang dia tolak. Ghani mengatakan, setelah penyelesaian politik tercapai, rinciannya harus didukung oleh majelis Afghanistan yang dikenal sebagai Loya Jirga dan diikuti oleh gencatan senjata dengan pemantauan internasional.

Taliban sejauh ini menolak gencatan senjata. Pihaknya mengatakan mereka tidak akan langsung bergabung dengan pemerintah sementara. Konferensi Selasa adalah salah satu dari serangkaian pertemuan penting di Afghanistan saat AS meninjau rencananya untuk proses perdamaian. AS baru-baru ini menyarankan pembentukan pemerintah transisi yang disebut "pemerintahan perdamaian" di mana Taliban akan terlibat.

Di bawah rencana ini, konstitusi baru akan disusun dan kekuasaan pada akhirnya akan dialihkan ke pemerintahan permanen setelah pemilihan. Sementara itu, kekerasan meningkat sementara kemajuan terhenti pada negosiasi perdamaian di Doha.

Salah satu masalah yang dipertaruhkan adalah bagaimana negara harus dijalankan setelah kemungkinan kesepakatan damai. Awal bulan ini, para pemain regional utama bertemu dengan para pemimpin politik dan pemerintah Afghanistan serta negosiator Taliban di Moskow.

Washington juga tengah mempersiapkan konferensi yang diminta PBB untuk diadakan segera di Turki, meskipun tanggalnya belum diumumkan. Menurut kesepakatan yang ditandatangani dengan Taliban tahun lalu, mantan Presiden AS Donald Trump telah setuju bahwa pasukan AS akan meninggalkan Afghanistan pada 1 Mei.

Ikuti Whatsapp Channel Republika