Isu Cagub DKI, Jebakan Demokrat Kubu AHY untuk Moeldoko

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika

Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan tawaran mengejutkan kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jika ingin maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Tawaran itu diutarakan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nasidik lewat akun Twitter pribadinya yang sudah dikonfirmasi pada Jumat (2/4) pekan lalu.

"Ketua Bapilu Andi Arief akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome," ujar Rachland.

Menurut Rachland, Demokrat membuka pintu bagi Moeldoko jika ingin menjadi kader partainya. Namun, syaratnya, mantan panglima TNI itu harus mengakui kesalahannya.

"Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan, merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang," ujar Rachland.

Diketahui, Bappilu Partai Demokrat menyiapkan sembilan kader yang akan digadang-gadang maju pada kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2022. Ada sembilan kader yang disiapkan dan mendapat kesempatan yang sama untuk meyakinkan masyarakat DKI Jakarta.

Tiga kader berpengalaman di legislatif yang digadang-gadang maju Pilgub DKI, yakni Santoso, Hinca IP Pandjaitan, dan Didik Mukrianto. Ketiganya merupakan anggota Komisi III DPR.

Baca juga : Pengamat Prediksi Kubu Moeldoko Gabung Partai Lain

Selanjutnya, juga ada tiga kader yang berpengalaman di eksekutif, yaitu mantan gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur (wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elistianto Dardak, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Lalu, tiga kader yang berpengalaman di legislatif dan eksekutif, yaitu Anwar Hafid (mantan bupati, saat ini anggota Komisi II DPR), Dede Yusuf Macan Effendi (mantan wagub Jawa Barat, saat ini Pimpinan Komisi X DPR), Iti Octavia Jayabaya (mantan anggota DPR, saat ini bupati Lebak).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago meminta Ketum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko mencermati wacana tawaran jadi cagub DKI Jakarta oleh Partai Demokrat kubu Cikeas. Pangi menduga ada motif sindiran di balik wacana tawaran tersebut.

Menurut Pangi, ada makna dan simbol sikap lain di balik tawaran tersebut. Apalagi kalau merujuk pada budaya Jawa yang merupakan suku dari kubu Cikeas: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Harusnya Moeldoko memahami makna di balik tawaran itu karena dalam tradisi Jawa itu yang tampak itu ada makna di balik yang tidak tampak, bisa maksudnya sebaliknya," kata Pangi kepada Republika.co.id, Ahad (4/4).

Pangi memandang bahwa Demokrat kubu Cikeas sangat mementingkan sikap panggung dari depan. Demokrat kubu Cikeas seolah tak ingin ada dendam, ingin berbuat baik dan membalas perilaku Moeldoko yang tidak tepat serta tidak patut dengan menawarkan kebaikan.

Baca juga : Kubu Moeldoko Tegaskan Konflik Demokrat Belum Berakhir

"Itu bisa juga kita maknai sebagai sindiran dari Partai Demokrat. Demokrat mau memberikan pembelajaran ke beliau, tidak semua perilaku jahat dibalas dengan sikap yang sama," ujar Pangi.

Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro juga menilai, tawaran cagub DKI untuk Moeldoko adalah suatu jebakan politik. Ia meyakini pengguliran isu itu akan semakin merugikan citra Moeldoko.

Menurut Zuhro, Moeldoko akan makin dicitrakan sebagai pria haus kekuasaan kalau menerima begitu saja wacana cagub DKI.

"Saya tidak tahu persis kalau yang akan dipikirkan Moeldoko, tapi kalau dilihat dari perspektif politik, tidak menguntungkan," kata Zuhro kepada Republika.co.id, Ahad (4/4).

Zuhro mengakui politik bukanlah sesuatu yang konkret dan tak bisa diubah. Politik memiliki dinamikanya karena ulah para aktor di dalamnya.

Begitu pun dalam konflik kepengurusan Demokrat kali ini, peluang Moeldoko merapat ke kubu AHY tetaplah ada. Hanya saja, sulit dipercaya bahwa Moeldoko akan melakukannya.

Zuhro menilai para tokoh yang terlibat dalam konflik Demokrat tak mudah agar bisa duduk bersama. Apalagi, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengungkapkan kekecewaannya pada Moeldoko yang pernah jadi bawahannya.

"Akan menimbulkan kecanggungan politik bagi Moeldoko menerima tawaran AHY tersebut," ujar Zuhro.

Selain itu, Zuhro menganggap Moeldoko akan menjadi pihak yang dirugikan. Moeldoko bakal mengemban label 'haus kekuasaan'.

"Moeldoko akan dianggap sebagai orang yang terkesan mengejar kekuasaan semata. Artinya, poin positif bukan ada di pihak Moeldoko, tapi di AHY dan partainya," ucap Zuhro.

Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad, mengatakan bahwa fokus Kepala KSP Moeldoko adalah menyelamatkan demokrasi. Sebab, kekuasaan bukanlah orientasinya.

"Pak Moeldoko memimpin Partai Demokrat, orientasinya bukan kekuasaan. Orientasi Pak Moeldoko adalah menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia Emas 2024," ujar Rahmad lewat keterangan tertulisnya, Ahad (4/4).

Fokus Moeldoko, kata Rahmad, saat ini adalah membesarkan Partai Demokrat. Seperti yang dilakukan oleh Subur Budi Santoso dan Hadi Utomo ketika menjadi ketua umum partai.

"Pak Moeldoko memosisikan dirinya saat ini sebagaimana halnya Prof Subur Budi Santoso, ketum Demokrat periode satu, dan Hadi Utomo, ketum Demokrat periode dua membesarkan partai," ujar Rahmad.

Ihwal legalistas hasil KLB, pernyataan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) disebutnya sebagai permulaan. Partai Demokrat yang diketuai Moeldoko akan melanjutkan prosesnya ke pengadilan, bahkan Mahkamah Agung.

"Apabila DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko menang di pengadilan sampai inkrah, DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko-lah yang resmi," ujar Rahmad.

Adapun terkait isu Pilgub DKI Jakarta, pihaknya berniat mengusung kembali AHY. "Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon gubernur DKI Jakarta," ujar Rahmad.

Pihaknya melihat, AHY berhenti dari dunia kemiliteran karena keputusan dari SBT yang merupakan ayahnya. Padahal, adik kelas AHY saja sekarang sudah berpangkat Letnan Kolonel di TNI.

"Tentunya, keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat Mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi gubernur DKI. Coret-coretannya tentu waktu itu menang," ujar Rahmad.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil KLB Max Sopacua juga menegaskan, AHY-lah yang pantas menjadi cagub DKI. Max menganggap wacana mundurnya Moeldoko demi menjadi cagub DKI tidak masuk akal.

Menurutnya, Moeldoko akan fokus membesarkan Demokrat ketika sudah memperoleh legalitas kepengurusan. Setelah sah mendapat legalitas, Max menyampaikan partainya tetap membuka peluang bagi AHY jika ingin maju sebagai cagub DKI menggunakan Demokrat yang dipimpin Moeldoko.

"Mas AHY calon gubernur lebih tepat untuk menghapus kekecewaan 4 tahun lalu. Saya kan ikut kecewa karena ikut kampanye untuk Bro Mayor AHY," kata Max dalam keterangannya pada Republika.co.id, Ahad (4/4).

Diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (31/3).

Yasonna menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Dia mengatakan, KLB tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC sesuai dengan AD/ART tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Yasonna lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika