Polri Bakal Tarik Oknum Pemeras Wali Kota dari KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bakal menarik anggotanya yang ditugaskan menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju karena diduga telah memeras Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Namun, Polri mempersilakan lembaga antirasuah tersebut memprosesnya terlebih dahulu.

"Ketika sudah dianggap tidak layak di KPK segala macamnya, karena melakukan pelanggaran, akan dikembalikan ke Polri," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/4).

Rusdi menambahkan, pihaknya menghargai proses hukum Stepanus yang sedang berjalan di internal KPK. Sebab, KPK juga melakukan proses kepada anggota Polri yang akan ditugaskan sebagai penyidik di lembaga tersebut. Karena itu, pihaknya mempersilakan KPK memproses kasus dugaan tindak pidana suap yang menyeret Stepanus.

Kemudian, meski nantinya sudah dilakukan proses hukum terhadap Stepanus oleh KPK, Polri tetap akan memproses pelanggaran hukum terhadap yang bersangkutan. Tentunya, jika Stepanus terbukti atas apa yang dituduhkannya. Namun, Polri memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

"Kalau terbukti pemerasan, sudah pidana itu. Nanti Polri tentunya akan memproses terhadap anggota tersebut," kata Yusri menegaskan.

Baca juga : Penyidik KPK Diduga Terima Rp 1,3 Miliar

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Ketiga tersangka itu, yakni Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS), Maskur Husain (MH) seorang pengacara, dan penyidik KPK bernama Stepanus Robin Pattuju (SRP).

"KPK meningkatkan perkara dan menetapkan tiga orang tersangka, pertama saudara SRP, kedua MH, ketiga MS," jelas Ketua KPK Firli Bahuri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4) malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika