Nadiem Ajak Publik Dukung Sekolah Tatap Muka, Ini Usul PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, mengatakan Pemerintah mengajak seluruh warga masyarakat menyukseskan program pendidikan tatap muka yang akan dilaksanakan secara perlahan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Jangan sampai Indonesia makin terpuruk dalam akibat fenomena learning loss pada anak Indonesia.

Ajakan itu disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan (PDIP).

"Bahwa kita tidak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami learning loss, yang tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi karena itu lah kita harus bersama-sama," kata Nadiem dalam keterangan pers, Rabu (5/5). 

Untuk diketahui, learning loss merupakan kerugian jangka panjang terhadap pembelajaran anak-anak akibat penutupan sekolah sementara.

Menurut Nadiem, tanggung jawab ada di semua pihak. Termasuk orang tua yang bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan sekolahnya. Dan setiap sekolah wajib memberi opsi tatap muka dan dengan full protokol kesehatan tatap muka terbatas. Dan itu sama sekali berbeda dengan proses sekolah yang biasa.

Nadiem lalu mengingatkan bahwa saat ini, sektor-sektor ekonomi lainnya sudah terbuka. Masyarakat bisa melihat bagaimana anak-anak sudah diajak orang tuanya ke mal. Di sejumlah tempat, bioskop bahkan sudah dibuka. Begitupun tempat pekerjaan sudah terbuka. 

"Mengapa anak-anak kita masih belum kembali ke sekolah? Dan ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan dari tersebut," kata Nadiem.

Di sisi lain, PDI Perjuangan mendorong agar Pemerintah menaikkan rasa kepercayaan publik dengan sekolah tatap muka. Misalnya dengan mendorong vaksinasi anak atau tes antigen/PCR untuk anak yang didanai oleh anggaran pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng, mengatakan bahwa salah satu masalah soal sekolah tatap muka adalah karena belum terbangunnya kepercayaan (trust). Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan sebelum sekolah dibuka.

Masalahnya adalah di anggaran. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat menjadi presiden, sudah tegas mengeluarkan aturan soal 20 persen dana pendidikan dari APBN. Pada 2021, anggaran pendidikan itu sebesar Rp 550 triliun. Dari angka itu, menurut Agustina, masih ada Rp 200 triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk anak-anak sekolah tatap muka.  

"Karena sudah setahun ini tidak sekolah. Waktu yang panjang dan telah menghilangkan kesempatan anak anak mempelajari segala sesuatu. Anak-anak tak hanya harus divaksin tapi juga test swab. Kita jadi tahu anak anak bebas covid atau tidak," kata Agustina.

"20 persen itu milik pendidikan nasional, kita dalam situasi bencana, kenapa tidak diprioritaskan ke situ?" tambahnya.

Agustina mendorong Pemerintah berani mengambil terobosan peraturan yang memasukkan pendidikan diprioritaskan saat bencana terjadi. Selama ini, yang dimasukkan sebagai prioritas adalah sektor kesehatan, pangan, pemerintahan daerah, dan perkembangan ekonomi.

"Tapi pendidikan tidak ada," kata Agustina.

Menteri Nadiem hadir sebagai narasumber bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Komedian Kiki Saputri.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama ratusan pengurus daerah PDIP seluruh Indonesia. Yang menjadi host acara adalah Anggota Komisi X DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira. Acara ditayangkan langsung dan bisa ditonton ulang di akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika