Masih Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Dana PEN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menyiapkan berbagai langkah agar perbaikan ekonomi berangsur pulih, salah satunya mempercepat penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal ini menyusul pertumbuhan ekonomi minus 0,74 persen pada kuartal satu 2021. 

Tercatat per 30 April 2021, program PEN sudah terealisasi sebesar Rp 155,63 triliun atau 22,3 persen dari pagu anggaran PEN 2021, mencakup program perlindungan sosial sebesar Rp 49,07 triliun atau sekitar 32,7 persen dari pagu.

Sedangkan dukungan kepada UMKM dan korporasi serta insentif usaha masing-masing telah terealisasi sebesar Rp 40,23 triliun atau 20,8 persen dari pagu dan Rp 26,20 triliun atau 46,2 persen dari pagu.

“Ke depan, penyaluran PEN akan terus dipercepat guna mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi seperti dikutip Kamis (6/5).

Menurutnya kinerja perekonomian pada kuartal pertama tahun ini mengindikasikan pemulihan ekonomi yang solid. Pemerintah, katanya, akan terus mengupayakan pemulihan dengan menjaga agar kasus Covid-19 terus menurun.

“Angka penambahan kasus positif Covid-19 harus dijaga terus menurun dan pelaksanaan program PEN terus diperkuat, dan semakin terarah untuk mendukung dunia usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Selain itu, kewaspadaan dan langkah antisipatif juga harus dijaga, mengingat pandemi belum sepenuhnya usai. Kasus yang terjadi di India yang mencatat rekor tertinggi hingga mencapai 400 ribu kasus per hari juga menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

Upaya pembukaan aktivitas ekonomi perlu dilaksanakan secara lebih hati-hati dan memperhatikan disiplin terhadap protokol kesehatan. Hal ini sejalan langkah pemerintah juga secara konsisten terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui faktor yang menjadi game changer.

“Melalui penanganan pandemi, dukungan kepada sektor riil, dan kebijakan reformasi struktural. Langkah penanganan bidang kesehatan tetap menjadi prioritas utama untuk mengatasi sumber guncangan,” ucapnya.

Hal tersebut mencakup program vaksinasi gratis bagi sekitar 181,5 juta orang yang diharapkan mampu mencapai herd immunity pada awal 2022. Selain itu, upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus dilakukan baik dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), maupun upaya TLI (Tes, Lacak, dan Isolasi) yang komprehensif.

Kebijakan reformasi struktural yang telah dimulai dengan implementasi Undang-undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) terus dioptimalkan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembukaan lapangan kerja berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika