Junta Myanmar Cap Pemerintah Persatuan Nasional Teroris

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Junta militer Myanmar telah mencap Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai kelompok teroris. Junta menyalahkan NUG atas pemboman, pembakaran, dan pembunuhan.

"Tindakan mereka menyebabkan begitu banyak terorisme di banyak tempat," kata televisi negara MRTV.

Sebuah komite yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan, yang dikenal sebagai CRPH dan kekuatan baru, sekarang akan dilindungi oleh undang-undang anti-terorisme. Undang-undang anti-terorisme tidak hanya melarang keanggotaan kelompok, tetapi juga melarang kontak dengan mereka.  

"Ada bom, kebakaran, pembunuhan dan ancaman yang menghancurkan mekanisme administrasi pemerintah," kata laporan MRTV.

Sejumlah ledakan hampir terjad setiap hari, dan milisi lokal sepakat untuk menghadapi pasukan militer Myanmar. Sementara, protes anti-junta belum berhenti di seluruh Myanmar, dan pemogokan oleh penentang kudeta telah melumpuhkan ekonomi negara.

Pertempuran berkobar di pinggiran Myanmar. Tentara etnis telah bersatu mendukung para pengunjuk rasa untuk menentang junta militer Myanmar.  Televisi pemerintah mengatakan, tentara telah maju melawan Tentara Kemerdekaan Kachin di Myanmar utara. Sementara di Myanmar barat, Pasukan Pertahanan Chinland yang baru dibentuk mengatakan, mereka telah menguasai kamp militer.  

Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang dibentuk oleh penentang aturan militer, pada Rabu (5/5) telah membentuk kekuatan pertahanan rakyat. Pembentukan itu untuk melindungi pendukungnya dari serangan militer dan kekerasan yang dipicu oleh pemerintah militer.

NUG mengatakan pasukan baru itu adalah pendahulu dari Tentara Persatuan Federal, dan memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung puluhan tahun. Pasukan itu juga menangani serangan dan kekerasan militer oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa.

Pemerintah persatuan, yang dibentuk  oleh serangkaian kelompok yang menentang junta, di antaranya milisi etnis minoritas, telah berjanji untuk mengakhiri kekerasan. Mereka juga berkomitmen untuk memulihkan demokrasi dan membangun persatuan demokratis federal.

Di antara pendukung NUG adalah Persatuan Nasional Karen (KNU), yaitu pasukan pemberontak tertua di Myanmar. Brigade 5 KNU pada Rabu mengatakan kepada kelompok media Pusat Informasi Karen bahwa pejuangnya telah membunuh 194 tentara pemerintah pada akhir Maret.

Seorang aktivis muda di Mandalay pada Rabu mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa, dia berencana untuk bergabung dengan tentara federal untuk membantu berperang melawan Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar. Dia juga mengatakan, jaringan aktivis telah dimobilisasi untuk melakukan latihan militer di hutan.

Seorang juru bicara pemerintah militer tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar. Militer memerintah Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011, sebelum meluncurkan transisi tentatif menuju demokrasi dan reformasi ekonomi besar-besaran.

Tentara Myanmar adalah salah satu pasukan yang paling tangguh dalam pertempuran di kawasan itu. Meskipun demikian, lawan-lawannya di beberapa tempat telah menggunakan senjata kasar untuk melawan pasukan. Sementara yang lain melakukan latihan dengan tentara etnis, yang telah berperang dengan militer sejak kemerdekaan pada 1948.

Di Mandalay, ratusan orang mengendarai motor dan berbaris untuk mengecam militer. Mereka menuntut agar militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika