Diplomat Qatar dan Kuwait Bahas Mediasi Inovatif

REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA -- Para diplomat tinggi Qatar dan Kuwait membahas mediasi inovatif dalam sebuah panel di Forum Diplomasi Antalya di Turki selatan, Jumat (18/6).

Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan mitranya dari Kuwait, Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, bertemu dalam sebuah panel yang dimoderatori oleh Duta Besar Turki untuk Madrid Burak Akcapar di NEST Convention Center.

Dalam sambutannya, Al Thani mengatakan sifat konflik saat ini berkembang dan menjadi lebih kompleks dan beragam. Memperhatikan bahwa konflik di dunia maya telah meningkat, Al Thani menekankan bahwa tidak ada kerangka mediasi untuk konflik tersebut dan konsep mediasi perlu dikembangkan lebih lanjut.

Dia mengatakan bahwa dengan perkembangan teknologi, bidang mediasi baru telah muncul. Dasar dari mediasi adalah "menyentuh orang", untuk menjalin kontak antara manusia dan untuk saling memahami, katanya, seraya menambahkan bahwa membangun kepercayaan adalah elemen terpenting dalam proses mediasi.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa banyak negara yang memenuhi syarat untuk mengambil peran mediator, dan bahwa "mediator yang cocok" harus ditemukan berdasarkan konflik dan subjeknya.

Menegaskan bahwa mediator harus cepat dan gesit, Al Thani mengatakan penting juga untuk memilih negara yang memiliki komando dinamika regional sebagai mediator.

Konflik Afganistan

Berbicara tentang konflik di Afghanistan, dia mengatakan bahwa tidak banyak kemajuan yang dicapai. Mengingat bahwa penarikan pasukan AS dari Afghanistan akan selesai pada bulan September dan waktunya sangat penting, Al Thani mengatakan "tidak ada konsensus" tentang seperti apa masa depan Afghanistan.

Penarikan tentara AS saat ini akan selesai pada 11 September. Dia mengatakan tujuan pertama adalah mencapai gencatan senjata antara pemerintah dan Taliban.

Al Thani menggarisbawahi bahwa Qatar ingin mengadakan pertemuan Istanbul antara para pemimpin dunia, menambahkan bahwa ini belum terjadi karena "kompleksitas," dan bahwa pertemuan itu bisa menjadi "langkah maju."

'Para pihak harus percaya, menghormati mediator'

Al-Sabah mengatakan mediasi adalah konsep yang berubah bentuknya. Menekankan pentingnya keandalan dan transparansi dalam mediasi, Al-Sabah menyinggung pengalaman yang diperoleh negaranya dari krisis Teluk.

Dia menyoroti bahwa Kuwait mengetahui dan mengamati bahwa konflik baru mungkin muncul dalam "kekosongan" yang diciptakan oleh tidak adanya hukum internasional dan Piagam PBB dan persyaratannya. Ketika ditanya tentang pandangannya tentang konflik di Yaman, Al-Sabah mengatakan bahwa Yaman sedang melalui situasi yang sangat tragis.

Dia mengatakan bahwa beberapa elemen, sayangnya, "sangat keras kepala" dalam konflik Yaman dan mereka memikirkan kepentingan mereka daripada kepentingan bangsa mereka.

“Oleh karena itu, kami melihat bahwa konflik ini masih berlanjut. Setiap kali kami berhenti mematuhi hukum internasional dan berhenti bergantung pada referensi hukum internasional, maka segala sesuatu mungkin terjadi. Saat ini banyak upaya yang dilakukan untuk mengakhiri konflik ini. Kami Harus diapresiasi juga," ujarnya.

Yaman telah dirusak oleh kekerasan dan ketidakstabilan sejak 2014, ketika pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran merebut sebagian besar negara itu, termasuk ibu kota, Sanaa.

Koalisi yang dipimpin Saudi yang bertujuan untuk mengembalikan pemerintah Yaman memperburuk situasi, menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan 30 juta orang yang merupakan 80% dari populasi, membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan.

Ditanya tentang risiko menjadi mediator, Al-Sabah mengatakan itu seperti "berenang di perairan yang sangat berbahaya" dan berusaha bersikap netral, yang tidak mudah.

Ia juga menekankan bahwa dalam mediasi, para pihak harus bersedia, percaya dan menghormati mediator, dan berpartisipasi dalam upaya mediator menuju solusi.

*Ditulis oleh Jeyhun Aliyev dari Ankara

Ikuti Whatsapp Channel Republika