Pengakuan Jokowi Belajar dari India Hadapi Lonjakan Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Sapto Andika Candra, Arie Lukihardianti, S Bowo Pribadi

Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini adalah saat yang sulit. Kenaikan kasus Covid-19 tidak mudah bagi banyak bidang terutama dunia usaha, bagi perekonomian nasional dan global. Di Indonesia sendiri dalam beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi.

Presiden pun mengajak semua pihak berhati-hati, tidak lengah dan harus waspada. Kepala Negara meminta pimpinan daerah memastikan ekonomi dan kesehatan berjalan beriringan.

Presiden mengaku belajar dari India yang pernah mengalami lonjakan kasus yang signifikan. "Kita saat Januari telepon India, kita belajar dari sana. Akhir Januari kasus kita naik sudah 176 ribu kasus. Pernah turun di Mei pertengahan, saya ingat, turun menjadi 87 ribu kasus. Tetapi begitu ada liburan, liburan Lebaran kemarin plus varian baru, hari ini kita naik melompat dua kali lipat lebih menjadi 228 ribu. Inilah yang saya sampaikan kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tak boleh lengah," jelasnya, Rabu (30/6).

Presiden menegaskan varian baru Covid-19 terus dipelajari. Presiden juga mengaku kerap menelepon Wisma Atlet. Ia biasanya menelepon pada pukul 22.00 bahkan pukul 24.00 untuk memperoleh data.

"Saya selalu telepon ke petugas mengenai keterisian tempat tidur di Wisma Atlet. Pernah September itu 92 persen, saya betul-betul sudah gemetar, grogi betul, tapi bisa turun. Bahkan di pertengahan Mei, 18 Mei itu turun 15 persen, dari 92 ke 15 persen, sudah senang. Tapi begitu ada liburan, hari ini saya harus ngomong apa adanya, 90 persen," ujar Presiden.

Ia mengatakan belajar dari penanganan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di India dalam menangani pandemi di Tanah Air. "Saat ini India sudah anjlok lagi turun menjadi 50 ribu kasus per hari. Kita belajar dari sana," ujar Presiden dalam sambutannya pada pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Presiden mengatakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sudah menelepon Menkes India. Presiden juga telah menelpon Perdana Menteri India, Narendra Modi, untuk menanyakan penyebab lonjakan kasus di India.

"Dua-tiga hari, satu minggu ini juga sama, di negara lain lompatan eksponensial terjadi di Inggris, di Israel. Australia, di Sidney juga lockdown karena kenaikan sangat tinggi," ujar Presiden.

Untuk mengatasi semakin banyak orang terpapar, Presiden mengatakan Indonesia harus terus mengejar vaksinasi. Hingga hari ini vaksinasi sudah menyentuh angka 42 juta dosis. "Sekarang tidak ada tawar-menawar, Juli satu juta harus, Agustus 2 juta harus," ujarnya.

Untuk terus mengejar percepatan vaksinasi, hari ini Indonesia kembali menerima 14 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Kini total vaksin Covid-19 yang telah diterima Indonesia adalah 105 juta dosis. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, optimistis laju vaksinasi semakin kencang dengan pasokan vaksin yang terus bertambah.

Menkes menambahkan, sebanyak 105 juta dosis vaksin Covid-19 ini segera diolah menjadi 85 juta dosis vaksin siap pakai oleh PT Bio Farma dalam satu bulan ke depan. Selain itu pada Bulan Juli ini, pasokan vaksin Astrazeneca dijadwalkan kembali datang. Sementara vaksin produksi Pfizer dijadwalkan akan tiba pada Agustus mendatang.

"Sehingga jumlah vaksin yang masuk di semester kedua tahun ini akan menjadi semakin banyak dan kita akan mempercepat program vaksinasi di Indonesia agar insya Allah di akhir tahun 181,5 juta rakyat Indonesia sudah bisa divaksin at least satu kali," kata Budi saat menerima kedatangan vaksin Sinovac, Rabu (30/6).

Berdasarkan catatan pemerintah, per Selasa (29/6) sudah ada 28,3 juta orang yang mendapatkan vaksinasi Covid-19. 13,3 juta di antaranya, sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap. Pemerintah sendiri terus mengebut laju vaksinasi. Pekan lalu, realisasi vaksinasi sudah bisa tembus 1 juta dosis per hari. Sedangkan pada Agustus nanti, ditargetkan laju vaksinasi bisa tembus 2 juta vaksinasi per hari.

Selain mengejar vaksinasi, Indonesia dipastikan akan menjalani fase PPKM Darurat. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, memastikan PPKM Darurat akan turut dijalani daerah.

Saat ini 11 kabupaten/kota di Jabar masuk dalam kategori zona merah. Padahal, sebelumnya hanya dua kabupaten/kota yang masuk zona merah.

"Bahkan sekarang 11 daerah menjadi zona merah, naik dari dua daerah," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan saat Konferensi Pers secara virtual, Rabu (30/6).

Emil mengatakan, sesuai koordinasi Jawa-Bali, maka serempak akan diberlakukan PPKM Mikro Darurat. Yakni, peniadaan beberapa jenis kegiatan dan Pengetatan jam kegiatan dan lockdown akan diberlakukan di sejumlah RT/RW yang terindikasi situasi sangat berat.

"Besok kami sosialisasikan dulu di 11 kabupaten/kota zona merah. Karena, ini memperihatinkan kami akan rapatkan detail teknisnya ke wali kota/ bupati," paparnya.

Emil menjelaskan, varian Delta 19 di Jabar sudah ditemukan di sembilan kabupaten/kota. Di antaranya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Kuningan, Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Depok, Karawang dan Subang.

"Di Bandung Raya, varian Delta ini sudah ada di hampir semua daerah Bandung Raya jadi 5 M harus ketat," katanya. Daya tular varian Delta yang tiga sampai 10 kali lipat membuatnya harus diwaspadai.

Walaupun, tingkat kematian di Jabar karena Covid 19 masih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Yakni, rata-rata kematian di Jabar 1,7 sementara nasional 2,6.

"Kesimpulan saya, Delta ini menularkannya cepat tapi mematikannya tak seperti penularannya. Varian ini pun mulai menampaki usia muda tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, semuanya cepat sembuh juga," katanya.

Emil mengatakan, dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 ini Jabar memiliki dua strategi. Yakni, strategi di hulu memperkuat ruang isolasi desa. Sedangkan strategi hilir memindahkan yang akan sembuh dari RS ke tempat-tempat pusat perawatan.  

"Sehingga keterisian RS untuk covid bisa terus menurun," katanya.

Emil mengakui, tingkat keterisian rumah sakita atau BOR hingga saat ini masih tinggi. Padahal, BOR ini menjadi salah satu ukuran penyebaran Covid-19. Saat ini, BOR di Jabar terus meningkat sudah mencapai 90 persen dari jatah tempat tidur untuk Covid-19 yang dialokasikan sebesar 40 persen dari semua ruang perawatan yang ada Rumah Sakit di Jabar.

"Kan semua tempat tidur RS di Jabar ada 54 ribu tempat tidur. Nah dari angka tersebut dialokasikan 14 ribu untuk pasien Covid 19. Sekarang, ditambah lagi jadi alokasi untuk Covid se Jabar 16 ribu. Ini ditingkatkan, sudah ada penambahan," papar Emil seraya mengatakan masih ada 38 ribu tempat tidur yang akan dikalkulasikan.

Sementara Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menilai PPKM Darurat memberi ketegasan kepada sebagian masyarakat yang masih mengabaikan pentingnya protokol kesehatan serta langkah-langkah pencegahan terhadap meluasnya penularan Covid-19. “Rencananya, PPKM Darurat bakal dilakukan mulai 3 Juli 2021 mendatang dan menurut saya itu bagus untuk menangani persoalan lonjakan kasus Covid-19 ini,” ungkap Ganjar, usai mengikuti rapat koordinasi secara daring, membahas penanganan Covid-19 bersama dengan Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan, di Semarang, Rabu (30/6).

Selain menyepakati ikhtiar Pemerintah tersebut, gubernur juga menyampaikan jika Jawa Tengah juga sudah siap untuk melaksanakan, kendati petunjuk dan pelaksanaan (juklak) PPKM Darurat tersebut masih dipersiapkan dan rencananya akan segera beres dan dikirimkan kepada seluruh kepala daerah pada hari ini.

“Kami memang masih menunggu juklaknya, dan informasinya akan dikeluarkan hari ini. Kalau juklak PPKM Darurat tersebut sudah ada, tentunya akan segera kita laksanakan di Jawa Tengah,” tambahnya.

Bahkan ia juga menyembut sejumlah pembatasan yang bakal dituangkan dalam juklak PPKM Darurat tersebut sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah, melalui terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) Jawa Tengah  nomor 1 Tahun 2021. Misalnya pengetatan di tempat-tempat pusat keramaian berikut aturan- aturannya yang lebih tegas. Demikian halnya langkah-langkah untuk melakukan pencegahan juga terus didorong, optimalisasi peran Jogo Tonggo dan penambahan relawan juga sudah dilakukan di Jawa Tengah.

Maka ketika juklak tersebut diterbitkan dan untuk dilaksanakan, sebagian sudah dilakukan di Jawa Tengah. “Termasuk terkait dengan perintah kepada bupati/ wali kota untuk melakukan lockdown pada lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang masuk dalam zona merah risiko penularan Covid-19,” tambahnya.

Demikian pula dangan percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pencegahan penularan melalui penguatan herd immunity. “Jadi inti rapat bersama Menko Marinvest tadi, kami diperintahkan untuk menyiapkan itu, makanya sudah inline dan tinggal menungu petunjuknya dari pusat,” tegas Ganjar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika