China dan Eropa Bahas Hak Asasi Manusia
Xi menginginkan kerja sama yang lebih baik antara Eropa dan China.
Presiden China Xi Jinping berbicara tentang peningkatan hubungan dengan Eropa lewat panggilan video dengan pemimpin Jerman dan Prancis pada Senin (5/7).
Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengangkat isu hak asasi manusia dan perubahan iklim dalam pertemuan virtual tersebut. Percakapan itu terjadi di tengah ketegangan hubungan antara China dan Eropa, karena China dinilai semakin otoriter terhadap Hong Kong dan minoritas Uyghur.
Apa yang dibicarakan ketiga pemimpin itu?
Kantor kepresidenan Prancis mengatakan, pembicaraan diadakan untuk membahas perbedaan posisi para pemimpin menjelang KTT iklim COP26 di Glasgow dan KTT G20 di Roma akhir tahun ini.
Xi menginginkan kerja sama yang lebih baik antara Eropa dan China, sementara Macron dan Merkel berbicara kepada Xi tentang pentingnya menghentikan dukungan pemerintah China untuk pembangkit listrik tenaga batu bara.
Ketiganya membahas langkah menuju lingkungan yang lebih adil bagi perusahaan China di Eropa dan perusahaan Eropa di China.
Di tengah negosiasi yang sedang berlangsung di Wina, Austria kemungkinan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran juga dibahas dengan juru bicara Prancis yang mengatakan penghidupan kembali tersebut harus dilakukan "sesegera mungkin." Cina, Jerman, dan Prancis tetap melakukan penandatangan kesepakatan tersebut.
Prancis mengatakan, "hubungan udara juga harus dilanjutkan sesegera mungkin sambil menghormati prinsip timbal balik" setelah pandemi global.
‘'Percakapan juga berputar sekitar kerja sama melawan pandemi COVID-19, pasokan vaksin global, dan isu internasional serta regional,‘‘ menurut laporan media berita Cina, CCTV.
Eropa bahas hak asasi manusia
Macron dan Merkel membuat "tuntutan mengenai perang melawan kerja paksa,” yang menekankan tentang minoritas Uighur China dengan Presiden Xi.
Kelompok hak asasi manusia melaporkan, pihak berwenang China telah memenjarakan hingga 1 juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas muslim lainnya. Kelompok-kelompok itu mengatakan para tahanan kemudian dipaksa bekerja di kamp kerja paksa.
pkp/ha (dpa, AFP, AP, Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika